Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Pangandaran, Agus Mulyana meminta Pemda ataupun Dinas terkait untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur di kawasan wisata terlebih dahulu sebelum resmi menaikkan tarif parkir. "Jangan sampai, wisatawan kapok gara-gara hanya untuk bayar parkir di kawasan objek wisata," kata Agus saat dihubungi Tribunjabar.id melalui WhatsApp, Kamis (11/1/2024) pagi. Agus menegaskan, kenyamanan wisatawan adalah nomor satu yang bisa membuat mereka kembali lagi ke Pangandaran. Baca juga: 8 Objek Wisata Favorit di Pangandaran yang Bisa Ditempuh dari Bandara Nusawiru Namun, jika wisatawan ingin berhenti di setiap titik lokasi di kawasan wisata dan ditarik tarif parkir, maka wisatawan akan membayar lebih hanya untuk parkir. "Misalnya, mau belanja oleh-oleh ditarik parkir, pindah lagi mau makan makanan kuliner juga ditarik parkir. Jadi, setiap kali kendaraan pengunjung berhenti di dalam, itu ditarik parkir," ujarnya. Meskipun demikian, dia menyarakankan kepada Dishub untuk menyiapkan petugas parkir resmi yang nantinya bisa menambah pendapatan atau PAD dari retribusi parkir. Baca juga: Parkir di Kawasan Wisata Pangandaran Dikenai Tarif, Bapenda: Retribusi Parkir Harus Berdiri Sendiri "Itu, potensinya sangat banyak dan tentunya pengunjung pun akan nyaman," kata Agus. Bukan hanya itu, menurutnya, kebijakan baru terkait tarif parkir di kawasan objek wisata Pangandaran masih kurang sosialisasi ke masyarakat. "Harusnya seminggu sebelum Perda disahkan dilakukan uji coba dulu di lapangan. Nantinya, orang akan tahu dan paham. Setelah itu, baru diimplementasikan dan disosialisasikan," ujar Agus. Setelah ada kebijakan baru tarif parkir, dia pun mengaku telah mendengar masukan-masukan dari anggota PHRI dari daerah lain. Baca juga: Jadwal Penerbangan Susi Air Pangandaran-Bandung PP, Segini Harga Tiketnya Masukan-masukan itu menurutnya berupa kurangnya sosialisasi adanya perubahan sistem pembayaran tiket masuk ke objek wisata dan juga retribusi parkir baru. "Mereka itu menerima informasinya sepotong-sepotong. Jadi, intinya kurang rinci dalam sosialisasi ke masyarakat luas," katanya. (*)