Home Soloraya Solo SOLOPOS.COM - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Solo, Tulus Widajat. (Solopos.com/Wahyu Prakoso) Solopos.com, SOLO–Pemkot Solo akan memaksimalkan pendapatan pajak dengan menyasar pedagang kaki lima (PKL) bakso, soto, dan tahu kupat pada 2024. Ada sejumlah PKL memiliki omzet yang lebih banyak dibandingkan resto. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Solo sekaligus Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tulus Widajat pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solo 2025 di Harris Hotel Solo, Rabu (17/1/2024). Promosi Go Global! UMKM dan Desa Binaan Pegadaian Pamerkan Produk Unggulan di Belanda Forum itu dibuka oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa. Ada seratusan orang tamu undangan yang terdiri dari para pemangku kepentingan, antara lain pihak birokrasi, komunitas, akademisi, pengusaha, dan media. “PKL tetap kena, semua jenis usaha makan-minum di tempat, ada alat makan, meja, dan kursi disebut restoran. Warmindo itu kan kami sendiri yang menamai tapi menurut UU menganggap itu sebagai restoran,” kata Tulus. Selain peralatan makan, lanjut Tulus, apabila usaha kuliner memiliki omzet Rp7,5 juta akan ditarik pajak. Kadang omzet restoran yang memiliki tempat usaha permanen kalah dengan omzet PKL. “Kami menemui usaha tahu kupat dalam sehari bisa 200 piring, mengalahkan resto,” ungkap Tulus. Menurut Tulus, Bapenda Kota Solo bekerja sama dengan KPP Pratama Surakarta telah melakukan audit pengunjung di sejumlah restoran belum lama ini. Sate Kambing & Tengkleng Rica Rica Pak Manto yang semula bayar pajak restoran Rp16 juta per bulan ini bayar sekitar Rp56 juta per bulan. Tulus mengatakan UU No.1/2022 mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlaku tahun ini membuat potensi pajak hilang, antara lain usaha indekos yang semula dipungut pajak jadi tidak dipungut. Kemudian pajak parkir sebelumnya 25% menjadi 10%. Padahal, kata Tulus, omzet usaha parkir di Kota Solo sampai miliaran rupiah setiap bulan. Sejumlah jenis pajak hiburan turun dari 20% menjadi 10%. Tulus memberikan contoh pendapatan pajak dari Solo Safari mencapai sekitar Rp7,6 miliar selama 2023, terdiri atas pajak hiburan Rp6,6 miliar, Pajak Resto Makunde sekitar Rp837 juta, dan sisanya pajak air tanah. Potensi pajak dari Solo Safari bakal berkurang separuhnya pada 2024. Sebelumnya, Tulus menjelaskan target realisasi pajak di Kota Solo senilai Rp524 miliar pada 2023 meningkat menjadi sekitar Rp557,8 miliar pada 2024. Bapenda Kota Solo melakukan berbagai strategi untuk memaksimalkan realisasi pajak. Perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Solo Nuryoto mengatakan sejumlah resto omzetnya kalah dengan PKL yang membuka usaha di tepi jalan. Padahal, resto membayar pajak resto 10%. PKL tidak membayar pajak. Baca Juga KPP Pratama Solo Sita Aset Perusahaan Penunggak Pajak, Nilainya Hampir Rp1 M Realisasi Pajak Hiburan Kota Solo Capai Rp13 Miliar, Konser Dewa 19 Terbanyak Gandeng Polisi & Jaksa Tagih Tunggakan PBB, Pemkot Solo Bisa Raih Rp300 juta Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Update dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Kemiskinan hingga Pengangguran Masih Jadi PR Pemkab Sragen SOLOPOS.COM - Para pimpinan OPD dan stakeholders terkait mendengarkan paparan Sekda Sragen tentang Rancangan Awal RKPD 2025 di Aula Sukowati Setda Sragen, Rabu (17/1/2024). (Solopos.com/Tri Rahayu) Solopos.com, SRAGEN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen masih dihadapkan pada tiga permasalahan besar yang menjadi pekerjaan rumah untuk dituntaskan pada 2024 dan tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, dari lima capaian sasaran indikator pembangunan daerah Sragen selama 2023 hanya angka kemiskinan yang tidak memenuhi target. Angka kemiskinan di 2023 ditargetkan 11,73% realisasinya masih tinggi di angka 12,87%. Data tersebut terungkap dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2025 di Aula Sukowati Setda Sragen, Rabu (17/1/2024). Promosi Go Global! UMKM dan Desa Binaan Pegadaian Pamerkan Produk Unggulan di Belanda Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Hargiyanto, dalam paparan tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025, menjelaskan lima capaian indikator pembangunan daerah Sragen itu terdiri atas indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG), pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Sekda menyampaikan target lima indikator tersebut terpenuhi, kecuali di angka kemiskinan yang relatif masih tinggi 12,87%. Sementara untuk empat indikator lainnya, sebut dia, memenuhi target, yakni IPM menjadi 75,10; IPG 92,24; pertumbuhan ekonomi sangat tinggi di 5,76% dari target 5,3%, dan penurunan TPT cukup baik dari 4,07% menjadi 3,87%. Sekda menerangkan meski capaian indikator di 2023 memenuhi target tetapi Sragen masih dihadapkan pada tiga permasalahan besar, yakni tingkat pengangguran, kemiskinan, dan IPM. Dia mengatakan tingkat partisipasi angkatan kerta (TPAK) Sragen mengalami penurunan sejak pandemic Covid-19, yakni dari 71,4 di 2021 turun menjadi 69,4 di 2022 dan turun lagi di 68,60 di 2023. Sementara tingkat pengangguran di Sragen, jelas dia, masih relatif tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Wonogiri, Ngawi dan Sukoharjo. Angka TPT Sragen 3,87% itu lebih rendah bila dibandingkan dengan Boyolali, Klaten, Karanganyar, Solo, dan Grobogan. Artinya, TPT Sragen terendah ketiga di Soloraya setelah Wonogiri dan Sukoharjo. “Angka kemiskinan masih tinggi dan masuk dalam 17 daerah zona merah kemiskinan di Jawa Tengah. Pemkab sudah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan lewat program desa tuntas kemiskinan (Tumis) dengan anggaran sampai Rp10,5 miliar di 2023 yang bersumber dari CSR [corporate social responsibility]. Dari penanganan kemiskinan itu, porsi dana paling besar untuk rumah tidak layak huni [RTLH] senilai Rp5,5 miliar,” ujar Hargiyanto. Angka kemiskinan Sragen masih di atas angka kemiskinan Jawa Tengah 10,77% dan nasional 9,36%. Posisi Sragen masuk dalam delapan kabupaten termiskin di Jawa Tangah. Tujuh daerah termiskin lainnya terdiri atas Kebumen, Brebes, Wonosobo, Pemalang, Purbalingga, Banjarnegara, dan Rembang. Sekda menyampaikan permasalahan berikutnya IPM Sragen karena angka IPM Sragen masih rendah bila dibandingkan daerah lain di Soloraya, kecuali Wonogiri (71,97) yang berada di bawah Sragen. IPM tertinggi di Soloraya berada di Solo dengan 83,54. Sementara Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan pada periode kedua ini masih tetap fokus pada enam program unggulan, yaitu membangun SDN unggul di setiap kecamatan; meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap secara bertahap; membangun fasilitas olahraga. Selain itu, optimalisasi mal pelayanan publik (MPP) dan kantor pemda terpadu; pengembangan UMKM dengan anggaran Rp10 miliar per tahun; dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Yuni, sapaannya, mengakui dari enam program unggulan itu hanya pembangunan fasilitas olahraga yang belum terealisasi karena baru akan dibangun di 2024. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Update dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Jangan Terjebak Mala-adaptasi SOLOPOS.COM - Pekerja industri kawasan pelabuhan mendorong motor yang mogok menembus banjir limpasan air laut ke daratan atau rob yang merendam kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (20/6/2022). (Antara/Aji Styawan) Pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di pantai kawasan Jakarta dan pantai kawasan Kota Semarang, Jawa Tengah, kembali mengemuka. Wacana pembangunan tanggul raksasa sebagai penahan rob atau air pasang dari laut yang masuk ke daratan di dua kawasan itu sudah lama mengemuka. Langkah membangun tembok raksasa sebagai benteng bagi Kota Jakarta dan Kota Semarang dipromosikan menjadi solusi atas banjir rob. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim menilai rencana membangun tembok pantai adalah strategi mala-adaptasi terhadap realitas alam, lingkungan, dan iklim. Promosi Go Global! UMKM dan Desa Binaan Pegadaian Pamerkan Produk Unggulan di Belanda Kelompok dan organisasi masyarakat sipil peduli kawasan dan lingkungan pantai menyebut rencana ini tidak akan efektif, cenderung membuang-buang biaya, dan tidak ramah lingkungan. Pemerintah menyebut konsep giant sea wall dilandasi studi ekologi yang memperhatikan lingkungan. Pola pikir mala-adaptasi juga diterapkan di banyak urusan lingkungan lainnya di kawasan nonpantai. Kritik terhadap rencana ini adalah sekaligus kritik terhadap gejala umum merespons dan mengelola lingkungan yang justru tidak ramah lingkungan. Potensi mala-adaptasi dalam rencana pembangunan giant sea wall ini adalah tidak sampai ke akar masalah. Banjir rob kian mengancam akibat perubahan iklim, yaitu pemanasan global, sehingga permukaan air laut naik. Pada saat yang bersamaan, di daratan terjadi penurunan permukaan tanah akibat pengambilan air tanah secara masif. Di Jakarta penurunan permukaan tanah mencapai 0,04 sentimeter hingga 6,30 sentimeter per tahun. Di Kota Semarang mencapai sembilan sentimeter per tahun. Pada saat yang bersamaan kenaikan air laut global mencapai tiga hingga lima milimeter per tahun. Penurunan muka tanah lebih masif karena sekitar 30 kali lebih besar dibandingkan kenaikan air laut. Pemerintah seharusnya fokus ke persoalan penurunan permukaan tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, berkurangnya daerah tangkapan air, serta berkurangnya imbuhan di cekungan air tanah (CAT). Bila masalah ini tidak dituntaskan, benteng raksasa itu bukan tidak mungkin akan sia-sia karena saat muka tanah turun, konstruksi giant sea wall akan ikut turun. Belum ada teknologi yang menjamin tembok yang dibangun tidak akan turun ketika permukaan tanah terus turun seperti yang terjadi di pantai di Jakarta, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak. Pembangunan tembok pantai tidak relevan dengan realitas alam. Strategi yang dipilih seharusnya beradaptasi dengan alam. Ini jelas lebih murah dan berkelanjutan, yaitu menghentikan atau meminimalkan eksploitasi air tanah dan moratorium pembangunan kawasan komersial dan hunian di kawasan pantai utara Jawa. Strategi ini akan mendorong strategi-strategi serupa di kawasan lain, termasuk di kawasan nonpantai, ketika menghadapi fenomena alam yang merugikan manusia dan lingkungan tempat hidup mereka. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Update dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Kembali Jadi Ketua Apindo Boyolali, Imam Bakhri Fokus Kurangi Pengangguran SOLOPOS.COM - Pelantikan Ketua Apindo Boyolali, Imam Bakhri, di Hotel Azhima Ngemplak Boyolali, Rabu (17/1/2024). (Istimewa/Apindo Boyolali) Solopos.com, BOYOLALI–Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Boyolali kembali dinakhodai oleh Imam Bakhri untuk periode 2024-2029. Pada Rabu (17/1/2024), Imam Bakhri dilantik menjadi Ketua Apindo Boyolali di Hotel Azhima Ngemplak Boyolali. Imam terpilih secara aklamasi dan telah membentuk struktur, komposisi, dan personalia Apindo Boyolali masa bakti 2024-2029. Imam bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk mengemban amanah sebagai Ketua Apindo Boyolali. Promosi Go Global! UMKM dan Desa Binaan Pegadaian Pamerkan Produk Unggulan di Belanda Ia memohon izin kepada seluruh peserta pelantikan yang hadir untuk bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik. “Apindo merupakan organ penting yang mewakili pengusaha dalam hubungan industrial di bidang ketenagakerjaan. Dan kami juga selalu berusaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Boyolali,” kata dia saat dihubungi Solopos.com, Kamis (18/1/2024). Ia menjelaskan jika hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja berjalan baik dan harmonis, maka akan tercipta iklim usaha yang kondusif sehingga para investor akan terus bertambah di Boyolali. Lebih lanjut, Imam mengungkapkan Apindo Boyolali juga berkolaborasi dengan Pemkab Boyolali dalam berkegiatan. Di antaranya kerja sama program kuliah sambil kerja antara PT PAN Brothers TBK group dengan Universitas Boyolali (UBY). “Kami juga dilibatkan di Forum Kabupaten/Kota Sehat, alhamdulillah Boyolali mendapatkan penghargaan di bidang kesehatan bergengsi di tingkat nasional, swasti saba wistara dari Kemenkes,” kata dia. Kemudian, Apindo Boyolali turut serta dalam festival pelayanan publik untuk mengadakan job fair. Ikut serta dalam program pencegahan stunting dan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (KIBBLA), dan sebagainya. Selanjutnya, Imam menjelaskan Apindo Boyolali di periode baru akan berfokus pada pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan yang menyasar generasi Z. Hal tersebut untuk menghadapi bonus demografi di Indonesia yang diperkirakan terjadi pada 2045. Imam menyebut pada saat itu jumlah usia produktif sebesar 70% dari total penduduk. “Peran-peran yang kami lakukan tentu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Ini menjadi salah satu cara untuk mempersiapkan Gen Z baik secara keahlian dan mental siap bekerja,” jelas dia. Lalu, kedua dilakukan dengan cara peningkatan kualitas Gen Z melalui pelatihan kerja baik hard skill atau soft skill. Tujuannya mempersiapkan agar Gen Z lebih kompetitif dan siap dengan perubahan-perubahan yang akan datang. Selanjutnya, dengan amanat sebagai ketua Apindo Boyolali, Imam berharap dapat memberikan dukungan, kolaborasi, kemitraan, serta menyediakan dan mendukung program usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Hal tersebut sebagai inovasi dengan menyertakan gen Z. Pengembangan UMKM ini diperlukan karena memiliki fungsi penting memberikan jejaring pengaman untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Otomatis, pengangguran akan berkurang,” terang dia. Imam berharap dengan mempersiapkan skill, kompetensi, dan mendukung inovasi, gen Z dapat berperan mendukung pro-investasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung ekonomi terus bertumbuh. Berikut susunan Pengurus Apindo Boyolali masa bakti 2024-2029: Dewan Pimpinan Harian Dewan Pembina I: Bupati Boyolali Dewan Pembina II: Kepala Diskopnaker Boyolali Ketua: Imam Bakhri Wakil Ketua: Joko Supriyanto Sekretaris: Doni Muhantoro Bendahara: G. Elviarinie Ureanty Bidang-bidang Bidang Hukum dan Advokasi: Purwanto dan Andi Seto Bidang Pendidikan, Pelatihan, Litbang: Joko Purnomo dan Aloisiun Kristyawan Bidang Pengupahan: Kadarwati EK, Puji Mustofa, dan Rosmalia Perizinan Badan-badan Usaha: Hermawan AP dan Nik Taryuni Publikasi dan Kehumasan: Retno Fitriani dan Indrayana Bidang Sosial: Suthe, Elizabeth HE, Suharyani, Mintaria T. Baca Juga Kasus Sertifikasi Tanah Kas Desa Kunti Boyolali, Tersangka Dituntut 1,5 Tahun Diterjang Arus Deras, 20-An Karamba Ikan di Sungai Pengging Boyolali Aman Lokasi Terdampak Hujan-Angin di Boyolali Bertambah, Ada Pagar 30 Meter Roboh Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Update dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Memuat Berita lainnya .... Rekomendasi