\n\n Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengaku kurang setuju dengan adanya kebijakan work from home (WFH). Karena akan berdampak kepada berbagai lini, khususnya industri hotel dan restoran.\n\"Kami tidak terlalu sepakat juga dengan WFH ini, karena WFH ini pasti akan berdampak kepada berbagai lini, khususnya di industri kami, yaitu hotel dan restoran. Restoran itu kan hidupnya dari aktivitas masyarakat di luar rumah, aktivitas bukan hanya untuk makan dan minum,\" kata Maulana kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (23/8/2023).\nMeski saat ini belum terlihat adanya dampak yang begitu signifikan terhadap industri hotel dan restoran di wilayah Jakarta, akan tetapi katanya, jika terus dilakukan WFH maka itu akan memberikan dampak juga ke depannya.\n\n\n\"Sementara ini belum kelihatan ya dampaknya terkait masalah polusi udara ini, tetapi kalau terus dilakukan tentu pasti akan ada dampaknya. Karena kan kita sudah lihat cerminan dari WFH pada saat tahun 2020-2022, bahwa memang kalau di hotel bisnis dan restoran itu kan sebenarnya konsumennya adalah bukan hanya (untuk wisata) tetapi kegiatan-kegiatan bisnis, kegiatan-kegiatan perkantoran itu menjadi suatu target juga yang menjadi konsumennya,\" jelasnya.\n\"Jadi semakin banyak orang nanti WFH juga pasti akan ada dampak. Apalagi kita mengenal Jakarta itu kota bisnis,\" imbuhnya.\nUntuk diketahui, dalam upaya mengatasi permasalahan polusi udara di wilayah Jakarta, Pemerintah berencana menerapkan hybrid working. Adapun hybrid working yang dimaksud adalah penerapan work from office (WFO) dan work from home (WFH).\nPemerintah DKI Jakarta menerapkan sistem WFH 75% mulai hari Senin (21/8/2023).\nPenerapan kebijakan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, polusi udara di Ibu Kota Negara ini sudah semakin parah. Ironisnya, Jakarta mencatatkan konsentrasi polutan particulate matter 2.5 (PM2,5) sebesar 72,8 mikrogram per meter kubik (μg/m³).\n\nMenurut Maulana, daripada mengaktifkan kembali WFH, lebih baik pemerintah mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum untuk berpergian ke kantor setiap harinya, tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi.\n\"Sekarang gini, subjek permasalahan adanya WFH ini kan karena ada penurunan kualitas udara. Nah sebenarnya PR (pekerjaan rumah) pemerintah yang paling utama itu bagaimana mencari permasalahan utama dari penurunan kualitas udara tersebut, kenapa kok kualitas udara itu menjadi memburuk?,\" kata Maulana.\n\"Kan Pemerintah Daerah sudah menyiapkan transportasi umum yang bagus dan layak. Nah kenapa tidak dimulai dari ASN untuk bepergian ke kantor setiap harinya justru menggunakan kendaraan umum, tidak menggunakan kendaraan pribadi,\" imbuhnya.\n\nSelain dapat memperbaiki kualitas udara Jakarta yang memburuk, katanya, juga dapat mengentaskan kemacetan di Jakarta.\n\"Sehingga itu juga mungkin akan banyak kendaraan yang mengentaskan macet juga itu, kan ada berapa banyak ASN di ibukota negara. Itu salah satunya ya, yang terutama dibandingkan harus me-WFH kan, karena tidak semua bisnis bisa di-WFH kan,\" pungkasnya. \n \n \n\n \n[Gambas:Video CNBC]\n \n \n Artikel Selanjutnya\n \n \n Jokowi Dorong Hybrid Working, Ini Respons Bos Pengusaha DKI \n \n\n\n \n (dce)\n\n \n \n\n