Krjogja.com - YOGYA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY meminta Pemerintah Kota Yogyakarta untuk lebih fokus mengenal destinasi wisata ke luar negeri. Pasalnya, kawasan Tugu Yogyakarta hingga Malioboro, Keraton Yogyakarta hingga Panggung Krapyak kini menjadi bagian dari Sumbu Filosofi UNESCO yang gaungnya harus diselimuti ke kancah internasional. Wakil Sekretaris BPD PHRI DIY, Wahyu Wikan Trispatiwi saat dihubungi, Senin (25/3/2024) mengatakan saat ini bersembunyi di tengah berada di Malaysia International Trade & Exhibition Center (MITEC) dalam rangka Pameran Asosiasi Agen Tur dan Perjalanan Malaysia (MATTA Fair) 2024 .Acara tersebut menjadi salah satu ruang untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, termasuk DIY kepada masyarakat di negara-negara ASEAN. Namun Pemkot Yogyakarta diketahui tidak mengikuti pameran yang menjadi agenda rutin tahunan itu. PHRI menurut Wahyu Wikan sengaja hadir dalam MATTA Fair 2024 untuk melakukan survei dan menggali informasi terkait kondisi pariwisata di negara-negara ASEAN untuk kemudian dibagikan kepada Pemda DIY maupun Pemkot Yogyakarta dalam rangka pengembangan pasar atau pasar ngaka kunjungan wisman. "Pemkot selama ini sudah melakukan promosi langsung (pemasaran langsung-red) di kota kota besar di indonesia, tapi di luar negeri belum, terutama malaysia dan singapura dan negara-negara ASEAN. Kota Yogyakarta saat ini melakukan branding pengembangan pariwisata di tiga kawasan seperti Kotabaru , Kotagede dan Sumbu Filosofi. Harapannya bisa mempromosikan tiga destinasi tersebut tidak hanya pada wisatawan lokal namun juga luar negeri,” ungkapnya, Senin (25/3/2024). Wikan mengambil contoh Pemerintah Thailand yang sukses menggabungkan hiburan dengan wisata religi sebagai daya tarik wisata mereka. Pemkot Yogyakarta dinilai bisa menggabungkan wisata di Kota Yogyakarta dengan wisata religi yang ada di kawasan sekitar. “Pemkot tidak hanya di daerah kita sendiri tapi juga di luar negeri. Apalagi sebenarnya banyak ajang promosi di luar negeri, terutama ASEAN,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Wahyu Hendratmoko saat dikonfirmasi mengatakan memang tidak berangkat ke MATTA Fair 2024 di Malaysia. Namun menurut dia, Dinas Pariwisata mencoba melakukan promosi wisata dengan cara lain agar kunjungan wisman ke Kota Yogyakarta tidak menurun. “Harapannya tidak turun karena kami menggencarkan promosi luar negeri melalui channel yang lain. Akhir Februari kemarin alhamdulillah wisman sudah mencapai 50 persennya. Kami menjalin kerjasama demgan pihak luar negeri untuk mempromosikan potensi pariwisata Jogja mulai dari TPO (tourism Promotion Organization) sampai dengan UCLG ASPAC ( United Cities and Local Governments Asia-Pacific-red) Juga dengan optimalisasi media sosial untuk promosi pariwisata,” tandas dia. Saat ini diketahui tak ada maskapai direct Yogyakarta Kuala Lumpur, dan hal tersebut ditanggapi secara optimis tidak mengganggu jumlah wisman yang masuk ke Yogyakarta. Masih ada maskapai lain di Malaysia dan Singapura yang memiliki rute perjalanan ke Yogyakarta. “Kami terus akan melakukan kerjasama dan promosi dengan tour and travel dari bali supaya program Bali Beyond, salah satunya adalah destinasi jogja dengan Prambanan dan Borobudur,” lanjutnya. Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, R Krisma Eka Putra menyayangkan kurang aktifnya promosi destinasi wisata Sumbu Filosofis Yogyakarta yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Padahal sejak ditetapkannya Sumbu Filosofis sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2023 lalu, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menargetkan kunjungan 3,4 juta wisatawan lokal dan 70 ribu wisatawan asing. “Kunjungan wisatawan asing jauh dari apa yang sudah ditargetkan. Sebab hingga saat ini, kunjungan wisatawan asing ke Yogyakarta baru sekitar 7 persen dari target. Sudah sering saya ingatkan, tugas utama Dinas Pariwisata adalah promosi wisata Kota Yogyakarta agar setiap tahun selalu mengalami kenaikan,” mengungkapkannya. Krisma berharap Dinas Pariwisata lebih aktif terlibat event-event internasional, yang terakhir seturut catatannya dilakukan pada tahun 2019 lalu. Dalam usulan anggaran 2019 hingga 2024, Dinas Pariwisata tidak mengalokasikan untuk acara pariwisata yang diadakan di luar negeri. “Katanya pada saat itu, takut akan adanya temuan BPK. Padahal memang 80 persen anggaran Dinas Pariwisata harusnya mempromosikan pariwisata,” pungkas dia. (Fxh)