Semarapura, DENPOST.id - Setelah vakum dua tahun, PHRI Klungkung akhirnya dinahkodai Putu Darmaya. Pengusaha asal Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida ini, akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PHRI BPC Kabupaten Klungkung periode 2024-2029. Di tangan Darmaya, kepengurusan PHRI inipun diharapkan dapat 'menyuarakan' berbagai tantangan dunia pariwisata, di antaranya persoalan infrastuktur penunjang pariwisata di Nusa Penida. Usai dilantik di ruang Praja Mandala, Kamis (2/5/2024), Darmaya yang juga merupakan pelaku pariwisata di Nusa Penida, menyampaikan sejatinya banyak tantangan di sektor pariwisata yang masih menjadi 'PR' besar pemerintah. Salah satunya, yakni persoalan infrastruktur di wilayah Nusa Penida. Banyak akses jalan menuju ke objek wisata yang rusak parah. Demikian juga dengan jalan di kawasan pelabuhan. "Harapan kami infrastruktur diperbaiki karena itu wajah kita. Kalau wajah kita jelek, siapa yang mau melirik. Paling menonjol itu jalan-jalan menuju Pelabuhan Banjar Nyuh, dan Bias Munjul, yang bopeng harus diperbaiki dan juga yang menuju ke objek-objek wisata," ujarnya. Selain infrastruktur, Darmaya juga menyoroti terkait singkatnya lama tinggal wisatawan di Nusa Penida. Mayoritas hanya one day trip (perjalanan satu hari). Menurut dia, kondisi ini terjadi karena masih minimnya akomodasi penunjang pariwisata di Nusa Penida, yakni belum adanya hotel bintang lima hingga tempat hiburan malam semacam beach club, sehingga wisatawan kerap merasa bosan hingga akhirnya memutuskan untuk kembali ke Denpasar. "Kami bersama teman-teman lagi membangun beach club untuk hiburan malam. Selama ini kalau tour siang sudah lengkap, tapi malamnya yang wisatawan sering bingung mau ke mana. Kalau hanya menginap di hotel jadi boring (bosan)," imbuhnya. Dengan terbentuknya kepengurusan PHRI BPC Kabupaten Klungkung yang baru, Darmaya berharap bisa menyuarakan berbagai persoalan tersebut. Kemudian bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama mencari solusinya. Tak hanya itu, pihaknya juga mendesak supaya pemda segera membentuk badan pengelola pariwisata, seperti di Besakih dan Tanah Lot. "Jangan sampai anggaran yang didapat dari pariwisata dibawa ke mana-mana. Minimal 80 persen dipakai untuk infrastruktur pariwisata, sehingga pariwisata ke depannya bisa menghasilkan lebih banyak,” ungkapnya. Menanggapi usulan pembentukan badan pengelola pariwisata itu, Penjabat Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika yang turut hadir dalam acara pengukuhan pengurus PHRI BPC Kabupaten Klungkung, menyambut baik. Pihaknya berjanji apabila semua tahapan telah sesuai dengan regulasi, maka badan pengelola pariwisata dapat segera dibentuk. Editor: Agung Eka Arisnawan Tags Rekomendasi Terkini Kamis, 2 Mei 2024 | 22:33 WIB