Perbaikan Data
Perbaikan Data khusus anggota
Klik Di Sini

PHRI Minta Klarifikasi Pemerintah Terkait Daftar Produk Terafiliasi Israel

Pengunjuk rasa memegang poster ajakan boikot produk Amerika Serikat dan Israel saat Aksi Bela Palestina di Kantor Kedutaan Besar Mesir, Jakarta, Minggu (19/5/2024). Aksi yang digelar di Kedutaan Amerika Serikat (AS) dan Mesir itu menuntut gencatan senjata Israel-Palestina, hingga mengutuk keras dukungan AS terhadap Israel dan meminta Mesir membuka jalur bantuan kemanusiaan dari Rafah ke wilayah Gaza. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/Spt FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendesak pemerintah untuk mengklarifikasi daftar perusahaan dan produk yang terafiliasi dengan Israel guna mencegah kegaduhan di masyarakat. Menurut Ketua Umum PHRI, Haryadi Sukamdani, klarifikasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa perusahaan multinasional di Indonesia beroperasi secara profesional dan tidak terlibat dalam ideologi politik apapun. Haryadi menyoroti kekhawatiran terhadap daftar yang beredar, yang memuat nama-nama perusahaan yang disebut terafiliasi dengan Israel, dan meminta pemerintah untuk memverifikasi kebenarannya. Dalam pertemuannya dengan pemegang merek, PHRI telah memastikan bahwa tidak ada satupun produk multinasional di Indonesia yang terafiliasi dengan Israel. “Sebetulnya kepada masing-masing merek sudah kami minta untuk mereka menyosialisasikan ketidakterkaitan mereka dengan Israel. Tetapi, berita-berita yang terkait dengan masalah klarifikasi ini kelihatannya tenggelam dengan berita-berita yang lebih menyudutkan mereka,” kata dia, dikutip dari ANTARA. Namun, klarifikasi ini, menurutnya, sering kali tersingkir oleh berita-berita yang lebih menyudutkan perusahaan-perusahaan tersebut. Haryadi juga mencontohkan bahwa beberapa perusahaan yang disebut terafiliasi dengan Israel, sebenarnya telah memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, menunjukkan bahwa mereka juga beroperasi di negara-negara lain di Timur Tengah. Dia juga mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam memilah informasi dan mengecek keberadaan serta sikap perusahaan-perusahaan terkait Palestina.(*) Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: