Sabtu 10 Agustus 2024 06:04 am MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa mencapai Rp2 triliun di tahun mendatang. Selain dari retribusi dan pajak, sektor pariwisata juga diharapkan mampu menyumbang potensi PAD yang cukup baik. Tahun lalu, tercatat jika sektor pariwisata memberi kontribusi sebesar 25,59 persen terhadap PAD. Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Makassar Yulianti mengatakan pendapatan yang berhasil diraup dari sektor pariwisata tahun 2023 lalu sebesar Rp401,3 miliar. Nilai tersebut hampir sempurna dari target pendapatan yang diberikan sebanyak Rp412 miliar. Wanita yang akrab disapa Yanti itu mengatakan tingginya kontribusi dari sektor pariwisata tidak luput dari kerja-kerja Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel dan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Sulsel. Dispar Makassar memberikan ruang kepada pelaku usaha industri hotel dan travel untuk melakukan promosi di beberapa daerah. Mereka melakukan jemput bola melalui kegiatan Makassar Direct Sale (MDS) dan Makassar Travel Fair (MTF). Beberapa daerah yang telah disasar ialah Surabaya, Bali, Jakarta, Balikpapan, Semarang, Kendari, serta akan ke Papua bersama PHRI dan ASITA. “Itu berefek pada pencapaian PAD dengan melibatkan sektor industri (perhotelan dan travel) termasuk juga promosi Kota Makan Enak. Jadi tidak salah pak wali katakan Makassar Kota Makan Enak,” ucap Yulianti di Hotel Arthama Makassar, Jumat (9/8). Diketahui, Dinas Pariwisata Makassar menggelar Focus Group Discussion (FGD) Strategi Permasaran dalam Mendukung Pencapaian PAD Rp2 Triliun. Tujuan dari FGD ini kata Yulianti untuk mendengar masukan-masukan dari pelaku usaha pemasaran. Semua mitra yang hadir telah memaparkan strateginya untuk membantu Pemkot Makassar mengejar target PAD Rp2 triliun. “Insyallah semua sektor sudah mencatat langkah-langkah yang kita bangun seperti apa kedepan dengan melibatkan orang luar termasuk dari daerah lain untuk datang ke Kota Makassar,” ujarnya. Tahun ini, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi PAD sebesar Rp511 miliar untuk mencapai target Rp2 triliun. Sementara itu, Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga menyampaikan, pergerakan okupansi hotel setiap tahunnya mengalami peningkatan. Konsistensi event yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Makassar menjadi dorongan semakin banyaknya orang datang ke Makassar. Disamping itu, ada sebuah nilai trust (kepercayaan) dari pada penyelenggara event nasional dan internasional di Makassar lewat F8. Apapun okupansi hotel selama 2023 sekitar 65 persen, angka tersebut semakin bergerak di 2024 menuju 68 sampai 70 persen. “Kita berharap tahun ini lebih baik dari tahun 2023,” harapnya. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga tahun 2023 hingga 2024 ini, ada pergerakan yang cukup signifikan pada sektor pariwisata, khususnya Meeting, Incentive, Convention, dan Ekshibiton. Sejumlah agenda nasional yang digelar di Makassar, termasuk berbagai event spektakuler yang dilaksanakan di kota ini mampu mendongkrak tingkat hunian hotel (okupansi). Perputaran ekonomi pun menjadi lebih dinamis. “Konsistensi event yang dibuat oleh Pemkot Makssar dalam hal ini Dinas Parisiwata telah men-trigger orang untuk datang ke Makassar. Ada sebuah nilai trust atau kepercayaan penyelenggara even nasional dan internasional di Makassar. Salah satunya lewat F8 kemarin. Orang datang lihat seluruh aktifitas, hotel yang sangat memadai, aksesibilitas yang mudah dijangkau memberikan sebuah keyakinan bahwa ada sebuah nilai trust untuk orang membuat kegiatan- kegiatan di 2024 sehingga pertumbuhan sangat bergerak di 2024,” kata Anggiat. Diapun berharap tahun 2024 ini bisa lebih baik lagi dibanding tahun 2023 sehingga kontribusi di sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah semakin baik. Dia mencatat sepanjang 2024 ini, sudah ada sekitar 70 event yang telah diselenggarakan di Makakassar. Namun sarannya sebagai Ketua PHRI Sulsel jangan hanya fokus memperbanyak event. Dinas pariwisata juga harus menggandeng lembaga survey untuk menganalisa pelaksanaan event yang sudah dibuat. Apakah event itu bisa dilanjutkan atau direview agar berdampak langsung pada event. “Kita jangan mengevaluasinya versi dinas atau dari pemkot atau versi dari industri. Baiknya melibatkan orang luar yang betul betul ahli untuk kebaikan suatu event,” ungkap Anggiat. (rhm) Rekomendasi Untukmu