balitribune.co.id | Denpasar - Menghadapi berbagai tantangan dan peluang pariwisata di Denpasar khususnya di kawasan Sanur dipandang perlu adanya perencanaan tata ruang atau masterplan terbaru setelah adanya pembangunan pelabuhan maupun mal besar. Pasalnya, kawasan Sanur kedepannya masih memiliki potensi besar untuk terus berkembang ditengah berbagai tantangan. Tantangan tersebut diungkapkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Denpasar, Ida Bagus Sidharta Putra saat Ngobrol Santai bersama sejumlah narasumber yang kompeten di bidang pariwisata dengan tema Tantangan dan Peluang Pariwisata Kota Denpasar kedepan di Griya Santrian Sanur beberapa waktu lalu.  Ia berharap Ngobrol Santai ini mendapatkan solusi dalam menjaga kualitas kawasan pariwisata khususnya destinasi wisata Sanur, karena pesatnya perkembangan investasi pariwisata dan berdampak langsung secara signifikan dalam keutuhan sebuah destinasi. "Dengan harapan untuk mendapatkan solusi dalam menjaga kualitas pariwisata (quality tourism) khususnya destinasi wisata Sanur,” ujarnya.  Pria yang akrab disapa Gusde ini menilai perlu adanya satu maping masterplan kembali. "Termasuk prioritaskan Sanur sudah berapa hotel? apakah masih bisa ada hotel?. Apa lagi yang harus ditambah, apakah atraksinya?," katanya.  Hal tersebut yang sedang dipikirkan agar ada masterplan Sanur saat ini. "Apa yang kurang setelah adanya pelabuhan, bagaimana seharusnya apakah harus ada underpass agar tidak macet, apakah harus ada LRT (transportasi massal berbasis kereta), termasuk pengolahan sampah,” ucap Gusde yang juga Ketua Yayasan Pembangunan Sanur. Ia menuturkan, sebelumnya pembangunan di Sanur dilakukan berdasarkan zonasi. Saat ini zonasi sangat ideal jika diberlakukan kembali di Sanur. "Saya lihat itu (zonasi) ideal karena zonasi bukan hanya masalah tempat saja, di mana tidak boleh melewati kawasan suci. Zonasi bukan hanya zone 1, 2, 3 boleh dibangun yang mana tidak boleh dibangun pun bisa diatur.  Jadi kalau dulu ada Perwali yaitu sebuah masterplan terkait zonasi membangun, di mana boleh membangun. Ada 3 zonasi diterapkan terkait pembangunan suatu bangunan, hotel, besaran kamar hotel, keberadaan pohon, adanya parkir dan fasilitas lainnya. Limbah diolah dulu sebelum dibuang. Penyerapan tenaga kerja 30-40 persen,” tuturnya. Berdasarkan kondisi di Sanur saat ini pihaknya merasa galau karena akan kehilangan satu identitas Sanur, Denpasar yang dibanggakan dengan arsitekturnya dan lainnya. Ia pun menilai kondisi di Bali ini tidak baik-baik saja dengan berbicara terkait sampah, transportasi dan lainnya sehingga perlu pengambilan suatu perbaikan secara bersama-sama dan masif harus terus dilakukan. "Hal kecil apa yang anggota PHRI bisa lakukan seperti tetap mempertahankan karakter, kandungan lokal food, pelayanan.Kami rasa Sanur dalam masa rekonsiliasi. Jadi saya pikir harus merekonstruksi ke depan mau ke mana? Itulah kita harus bicarakan panjang,” tegasnya.