BALIKPAPAN – Pertumbuhan okupansi perhotelan di Kaltim sejak 2022-2023 mengalami peningkatan tertinggi di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari transisi perpindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang makin masif. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian dalam pelatihan Pra Sertifikasi Kompetensi Bidang Perhotelan, Minggu (10/9/2023). “Dari 2022-2023 Kalimantan Timur untuk tingkat hunian kamar tinggi di Indonesia. Data cek ya kita coba dalami kembali. Mudahan ini berkelanjutan bukan hanya karena transisi perpindahan IKN,” ujarnya. Lebih lanjut Hetifah menjelaskan, tingginya okupansi ini bukan semata karena pariwisata di Kaltim, melainkan karena Kaltim khususnya Kota Balikpapan dan Samarinda di kenal sebagai kota MICE. Dimana kelengkapan fasilitas dan infrastruktur jadi alasan dilakukannya kegiatan- kegiatan. “Dengan hal tersebut maka sertifikasi wajib, karena sudah IKN bukan lagi standar ikan tapi internasional. Kompetitif dan peluang karir. Lembaga induk jangan khawatir keberadaan SDM akan beri kemanfaatan dan lembaga akan dapat keuntungan dengan hasilkan SDM yang mumpuni,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Balikpapan, Sugianto mengatakan, di Balikpapan jumlah karyawan hotel yang sudah tersertifikasi cukup banyak, hampir 80 persen hotel di Balikpapan sudah tersertifikasi. “Karena hotel yang ada di Balikpapan rajin mengirimkan karyawannya untuk mengikuti sertifikasi. Apakah itu di bidang front office, food and beverage, serta di bidang housekeeping sendiri,” ujarnya. Menurut Sugianto, jumlah karyawan hotel yang tersertifikasi ini menjadi salah satu indikator dalam pengurusan standar bintang hotel. Sehingga dalam beberapa tahun belakangan, banyak hotel di Kota Balikpapan yang mengirimkan karyawannya untuk mengikuti kegiatan sertifikasi. Karena sertifikasi ini juga memberikan kepercayaan diri, bahwa mereka ketika sudah tersertifikasi akan merasa bangga dan yakin bahwa dirinya sudah expert. “Sertifikasi ini sangat diperlukan untuk anggota PHRI, dan juga salah satu persyaratan untuk mengurus bintang ini sudah berapa persen karyawan yang sudah memiliki sertifikasi,” jelasnya. Namun diakui Sugianto saat ini yang paling banyak karyawan belum punya sertifikasi itu adalah karyawan back office seperti accounting, sales departemen dan engineering, karena memang belum pernah diadakan oleh LSP. (Bom) Penulis: Aprianto Editor: Agus Susanto