Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, mengatakan bahwa momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Barat belum mampu mendorong kenaikan signifikan terhadap okupansi hotel.  Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar yang dihadapi industri perhotelan di daerah tersebut, terutama menjelang tahun baru. Menurut Dodi, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kinerja sektor perhotelan saat ini.  Baca juga: Kota Marmer di Jawa Timur akan Tersambung Jalan Tol, 7 Kecamatan di Tulungagung Tergusur Proyek PSN Pertama, kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran perjalanan dinas (perdin) di seluruh instansi pemerintahan.  "Ya, bisa dibilang imbas dari kebijakan Pak Presiden pemangkasan Perjalanan Dinas (Perdin)," katanya, kepada Tribunjabar.id, Senin (18/11/2024).  Langkah ini, telah berimbas pada penurunan jumlah kunjungan pejabat maupun pegawai pemerintah ke daerah, yang sebelumnya sering menginap di hotel-hotel selama perjalanan dinas mereka. Baca juga: Kesaksian Polisi RW di Cirebon yang Pertemukan Kembali Pastor dan Ayahnya Setelah 31 Tahun Terpisah Kedua, lanjut Dodi, kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit, dengan daya beli yang menurun.  "Daya beli masyarakat menurun. Tabungannya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, tidak rekreaksi atau liburan," ungkapnya.   Hal ini mengurangi frekuensi perjalanan wisata dan bisnis, yang merupakan segmen utama pengunjung hotel di Jawa Barat. Baca juga: Daftar Lokasi Nobar Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kabupaten Majalengka, Ada Culinary Night Dodi menambahkan bahwa sektor perhotelan diharapkan dapat merasakan sedikit peningkatan okupansi pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).  "Harapannya di Nataru ada kenaikan (okupansi) minimal untuk biaya operasional dan gaji para pegawai," ujarnya. (*)