BANTENRAYA.COM - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Banten, menyebut tingkat hunian hotel atau okupansi selama liburan Natal dan Tahun Baru (nataru) 2024-2025 ramai dikunjungi. Bahkan, sumbangsih terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) diproyeksi meningkat hingga 30 persen pada sektor pariwisata, salah satunya dari okupansi hotel. Ketua DPD PHRI Provinsi Banten Ashok Kumar mengatakan, meskipun kunjungan wisatawan yang datang ke pantai mengalami penurunan, namun okupansi hotel di Banten tetap terjaga. Baca Juga: Kios Baru di Terminal Ciboleger Belum Beroperasi, Dishub Lebak Terkendala Perbup Tingkat hunian hotel secara keseluruhan ramai berada di atas kisaran 75 persen. "Artinya pengunjung yang tidak menginap di hotel itu hanya walk in saja, hanya menikmati kuliner dan jalan-jalan saja," kata Ashok saat dikonfirmasi Bantenraya.com, Senin 30 Desember 2024. Ashok juga menilai parameter yang digunakan dinas terkait dalam menghitung jumlah kunjungan wisatawan di pantai tidak relevan, sebab tidak ada kontribusi terhadap PAD. Baca Juga: Sempat Hilang di Karang Bolong, Wisatawan Asal Kramatwatu Ditemukan Tak Bernyawa "Memang ada PAD? kalau ga ada PAD kenapa di pusingin. Harus buat parameter yang lebih terukur, kalau ada pemberitaan begini tidak baik untuk (pariwisata-red) tahun berikutnya kan ga bagus," paparnya. "Parameter bukan jalan sepi atau ramai, ini kan belum tutup tahun, itu akan membuat orang resah untuk berkunjung dan ini belum akhir tahun," sambung Ashok. Selain itu, Ashok juga menyoroti terkait langkah pemerintah dalam menghadapi issue megathrust, ia menilai harus ada skema untuk menyelematkan para pelaku wisata di lokasi tersebut. Baca Juga: Nonton Aku Tak Membenci Hujan Episode 8 Full Movie: Ending Series Jeff Smith dan Aisyah Aqilah "Yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah karyawan hotel atau restoran, bukan pengunjung karena jelas-jelas mereka yang berada di lokasi tersebut," cakap Ashok. Berkaca dengan pariwisata yang ada di Provinsi Bali, Ashok juga menyarankan kepada pemerintah untuk menyediakan pantai terbuka dan sarana yang bisa diakses oleh masyarakat. "Kalau begini kan bisa ramai, seperti yang di kute pemerintahnya tidak pernah melihat parameter dari kunjungan," tuturnya.