TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - BPD PHRI Sulawesi Selatan mengeluhkan keberadaan apartemen-apartemen yang disewakan secara harian kepada Wali Kota Makassar, Danny Pomanto. Keluhan ini terkait banyaknya apartemen-apartemen yang menurut izin hanya untuk penggunaan pribadi atau sebagai hunian. Namun nyatanya hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk disewakan kepada masyarakat atau dikomersialkan harian. Praktik sewa harian unit apartemen ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki badan hukum resmi dan tidak jelas pembayaran pajaknya. Ketua BPD PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga mengatakan para pelaku usaha hotel yang resmi mengurus administrasi perizinan hingga pajak sesuai aturan yang berlaku tiba-tiba harus bersaing dengan oknum yang menyewakan apartemen secara terbuka dan mempromosikannya di media sosial. "Padahal apartemen tersebut tidak memiliki izin komersial," ujarnya di kediaman Danny, Jl Amirullah, Makassar, Selasa (31/12/2024). Anggiat berharap pemerintah dapat menindaklanjuti aktivitas-aktivitas serupa, khususnya di Kota Makassar, sehingga iklim usaha di bidang perhotelan dapat tetap sehat. Terkait hal ini Ramdhan Pomanto, merespons keresahan para pengusaha perhotelan. Ia menyatakan akan mempelajari undang-undang terkait dan mengambil langkah-langkah yang tepat agar tidak merugikan pihak-pihak yang terkait.(*)