Home News Bola Edukasi Ekonomi Gaya Hidup Infotainment Otomotif Politik Regional Sport Tekno Travel Ramadan Minggu, 26 Januari 2025 22:25 Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga Dengan target penghematan APBN sebesar Rp306,69 triliun, kebijakan ini dianggap dapat mematikan sektor perhotelan dan restoran yang selama ini bergantung pada anggaran perjalanan dinas pemerintah sebagai salah satu pendorong pendapatan utama. MAKASSAR, BUKAMATANEWS – Kebijakan "diet" ketat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo menuai pro dan kontra. Pemangkasan belanja perjalanan dinas hingga uang honor di Kementerian/Lembaga (KL) dan pemerintah daerah (Pemda), sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, menjadi perhatian serius pelaku industri hotel dan restoran. Dengan target penghematan APBN sebesar Rp306,69 triliun, kebijakan ini dianggap dapat mematikan sektor perhotelan dan restoran yang selama ini bergantung pada anggaran perjalanan dinas pemerintah sebagai salah satu pendorong pendapatan utama. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga, menyampaikan kekhawatiran mendalam atas dampak kebijakan ini. Menurutnya, jika aturan tersebut diterapkan tanpa solusi konkret, akan memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi besar-besaran, yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Temui Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry, PHRI Sulsel Curhat Imbas Penghematan AnggaranPHRI Sulsel Optimistis Okupansi Hotel Tembus 90 Persen di Malam Pergantian TahunPHRI Kembali Gelar Ma'seli, Usung Tema Wisata Susur Desa di SulselBPD PHRI Sulawesi Selatan Beri Bantuan untuk Korban Kebakaran di Jl. LaiyaBandeng Day 2024 Siap Meriahkan HUT Sulsel ke-355 di Pantai Losari"Langkah pertama kami pasti efisiensi, terutama pada gaji karyawan. Mau tidak mau, itu bisa berakhir pada PHK, dan ujungnya adalah kredit macet. Ini ancaman serius bagi keberlangsungan industri," ujar Anggiat pada Sabtu (25/1/2025). Ia menambahkan, dampak kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha perhotelan, tetapi juga petani dan sektor lain yang bergantung pada industri pariwisata. Anggiat berharap pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan ini dengan mempertimbangkan dampak luasnya. Ia mengusulkan agar kebijakan ini bersifat sementara, hanya sebagai langkah pemulihan awal tahun, dan segera ditinjau ulang. "Kami berharap ini seperti kebijakan Presiden Jokowi kemarin, yang akhirnya tidak diterapkan. Semoga ini hanya bagian dari recovery awal dan segera dievaluasi. Jika perjalanan dinas saja yang dipotong, dampaknya bisa menjadi efek domino yang besar," katanya. Anggiat juga menyoroti pentingnya pemerintah menyediakan substitusi kebijakan yang mampu mempertimbangkan seluruh ekosistem perhotelan dan restoran. "Perintah ini harus punya substitusi. Banyak pihak yang terlibat dalam ekosistem ini, bukan hanya hotel, tapi juga pemasok, petani, dan sektor pendukung lainnya. Jangan sampai keputusan ini justru mematikan sektor yang sudah berjuang keras pascapandemi," tandasnya. Dengan kebijakan efisiensi ini, industri perhotelan dan restoran menghadapi tantangan besar untuk tetap bertahan. Apakah pemerintah mampu menghadirkan solusi yang lebih seimbang tanpa mengorbankan sektor penting ini? Hasil evaluasi dan implementasi kebijakan ini akan menjadi penentu nasib industri yang menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Kopi Tumpah News Feed 27 Januari 2025 10:58 27 Januari 2025 09:54 27 Januari 2025 09:46 26 Januari 2025 22:17 26 Januari 2025 22:08