TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Sektor perhotelan dan restoran kini sedang dilematis. Tantangan besar dihadapi saat pemerintah mengumumkan pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga rapat-rapat di hotel. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel sudah mengeluarkan warning potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebab harus ada penghematan dari sisi jumlah karyawan dan beban gaji. Merespon hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry buka suara. Prof Fadjry mengajak pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota memperbanyak event di daerah masing-masing. Event yang menarik disebutnya bisa membawa wisatawan datang ke Sulsel lalu menghidupkan sector perhotelan maupun restoran. "Kita bikin kegiatan yang banyak dari kabupaten dan provinsi datang, sehingga okupansi hptel terjalankan. Kita ciptakan event itu supaya banyak orang berbelanja di Sulsel," jelas Prof Fadjry di Rujab Gubernur Sulsel pada Rabu (22/1/2025). Pj Gubernur Prof Fadjry meminta PHRI terus optimis menyambut tantangan 2025. 2025 disebutnya menjadi tahun investasi dan ekonomi, sehingga pemerintah maupun swasta harus optimis  "Kekhawatiran okupansi hotel terkait penghematan anggaran APBN. Saya bilang jangan, (tetap) optimis," jelasnya. Sebelumnya diberitakan Ketua PHRI Sulsel Anggiat mengatakan pemotongan anggaran tidak hanya sebatas angka, tetapi akan memberikan dampak jangka panjang. Pihaknya pun menyayangkan pemerintah mengeluarkan aturan tersebut, tanpa memikirkan dampaknya di berbagai sektor, bukan hanya perhotelan. “Sangat panjang mata rantai ketika pemerintah melakukan pemangkasan anggaran. Bukankan anggaran itu bagian dari stimulus pemerintah,” kata Anggiat. “Akhirnya nanti, akan terjadi pemangkasan jumlah karyawan. Kalau terjadi pemangkasan karyawan, akan terjadi pengangguran. Kriminalitas bertumbuh, bukan ekonomi. Panjang sekali dampak ketika pemerintah melakukan pemangkasan,” tambahnya. Selain itu, Anggiat memprediksi bahwa pemotongan anggaran ini juga akan menimbulkan banyaknya kredit macet “Yang perlu dipikirkan akan ada banyak kredit macet, karena okupansi tidak sesuai pengembalian dengan pinjaman bank,” kata Anggiat. Olehnya, Anggiat berharap aturan yang baru dikeluarkan pemerintah bisa dievaluasi atau dibatalkan.(*) Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz