Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY meminta kebijakan efisiensi belanja kementerian dan lembaga ditinjau kembali. Pasalnya, kebijakan efisiensi belanja pemerintah tersebut juga berdampak pada PHRI DIY.  Kebijakan yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 itu membuat instansi pemerintah baik kementerian atau lembaga lainnya membatalkan reservasi MICE (red. meeting, incentive, convention, exhibition atau agenda Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran). Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan saat ini PHRI DIY bahkan sudah menerima pembatalan MICE dari pemerintah sebesar 40 persen. Ia mengatakan pembatalan MICE sampai akhir tahun 2025 sudah 40 persen. "Reservasi MICE pemerintah jadi zonk," katanya. Menurutnya, dua hari setelah dikeluarkan Inpres tersebut, Kementerian Keuangan memberikan arahan dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025. Dalam surat tersebut termaktub 16 belanja yang harus dipangkas oleh kementerian dan lembaga beserta persentasenya. Pemangkasan besar-besaran dilakukan untuk belanja alat tulis kantor sebesar 90 persen, kegiatan seremonial sebesar 56,9 persen, rapat, seminar, dan sejenisnya sebesar 45 persen, hingga perjalanan dinas sebesar 53,9 persen. “Inpres Nomor 1 Tahun 2025 ini sangat berdampak, tidak hanya kepada PHRI, namun akan berdampak juga ke mata rantai yan lain, seperti UMKM, supplier bahan baku, jasa sewa kendaraan, EO, dan lain-lain,” katanya, Rabu (29/01/2025). Menurut dia, dampak efisiensi 16 jenis belanja pemerintah tersebut juga dapat berdampak pada tenaga kerja. Selain itu, perlu ada penyesuaian infrastruktur yang sudah terbangun di hotel maupun restoran, seperti ruang rapat. Padahal MICE dari pemerintah menyumbang pendapatan besar bagi hotel maupun restoran di DIY.  Ia menyebut MICE di DIY bisa mencapai 45 hingga 70 persen. Namun, saat ini PHRI DIY sudah menerima pembatalan MICE dari pemerintah sebesar 40 persen. “Pembatalannya sampai dengan akhir tahun ini (tahun 2025) sudah 40 persen alias reservasi MICE pemerintah jadi zonk. Biasanya (tahun-tahun sebelumnya) mulai Februari, puncaknya di April sampai November (MICE pemerintah),” terangnya. Tidak mudah bagi PHRI DIY untuk mengalihkan segmen pemerintah ke segmen lain. Apalagi MICE dari swasta selama tidak tidak sebesar pemerintah. Saat ini, MICE dari swasta hanya sekitar 10-20 persen saja. “Kebijakan ini harus ditinjau kembali, karena ini akan lebih menganggu perekonomian daerah. Kami adalah salah satu penyumbang pajak daerah terbesar yang salah satunya dari MICE pemerintah,” imbuhnya. (maw)