JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pemangku kepentingan di industri pariwisata berpendapat, pemangkasan anggaran Kementerian Pariwisata dapat mengganggu keberlanjutan program-program yang ada. Untuk itu, target kinerja mesti dievaluasi. Sementara para pelaku usaha dituntut mengatur strategi guna menggeser pangsa pasarnya. Wakil Ketua DPR Komisi VII Lamhot Sinaga berpendapat, efisensi pada tiap sektor dapat dilakukan. Namun, ia berharap agar pemblokiran atau pemangkasan sejumlah program di kementerian/lembaga (K/L), termasuk Kementerian Pariwisata (Kemenpar), tidak berlangsung terus-menerus.”Pada awal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini memang sangat banyak tantangan yang dihadapi, khususnya di bidang ekonomi yang berdampak terhadap penganggaran K/L,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (3/2/2025).Lamhot menyayangkan pemangkasan anggaran K/L. Namun, pihaknya tetap optimistis pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dan makin membaik. Dalam konteks pariwisata, program-program yang ada diharapkan dapat berlanjut, khususnya pengembangan lima destinasi superprioritas. Destinasi yang dimaksud adalah Candi Borobudur, Jawa Tengah; Danau Toba, Sumatera Utara; Mandalika, Nusa Tenggara Barat; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; serta Likupang, Sulawesi Utara.Kompas telah berupaya menghubungi pihak Kemenpar. Namun, hingga berita ini terbit, Kemenpar belum memberikan jawaban. Instruksi Presiden Prabowo untuk Efisiensi BelanjaSebelumnya, beredar kabar, termasuk pada lini masa media sosial, pemotongan anggaran K/L pada 2025 mencapai Rp 256,1 triliun. Dalam informasi itu, Kemenpar ditarget melakukan pemangkasan senilai Rp 783,8 miliar dari pagu anggaran senilai Rp 1,49 triliun. Alhasil, pemotongan lebih dari 50 persen pagu itu menyisakan Rp 704,9 miliar. Kebijakan pemangkasan anggaran tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Transfer ke daerah juga termasuk yang dipangkas, nilainya mencapai Rp 50,5 triliun. Harapannya, efisiensi belanja negara akan terkumpul hingga Rp 306,7 triliun. Upaya ini dilakukan guna membiayai pelaksanaan program-program prioritas Prabowo sekaligus mengantisipasi kondisi ekonomi mendatang (Kompas.id, 23/1/2025).Peneliti Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Sotya Sasongko, menilai, pemangkasan anggaran K/L, termasuk Kemenpar, bakal berdampak besar. Sektor yang terimbas dari masalah ini setidaknya menyentuh perjalanan/transportasi, akomodasi/perhotelan, serta usaha jasa makan dan minum.”Usaha jasa tersebut pada tahun-tahun sebelumnya banyak bermitra dengan K/L. Adanya pemangkasan anggaran, maka kegiatan perjalanan dinas, rapat, peningkatan kapasitas, sosialisasi, serta kegiatan-kegiatan lain akan berkurang drastis. Prediksi pendapatan akan turun drastis,” katanya.KOMPAS/YOSEPHA DEBRINA R PUSPARISASekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran (kiri) bersama Vice Chairman of Business Development PHRI Antony Putihrai saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (19/11/2024).Sotya menyarankan agar para pengusaha membuat strategi baru karena pangsa pasar utamanya tergerus, di antaranya fokus pada perusahaan swasta dan kegiatan pribadi. Potensi lainnya adalah mengakomodasi kegiatan religi. Sebab, banyak kegiatan religi yang kini berjalan disokong dana yang cukup besar. ”Bisa juga asosiasi saling bermitra, win-win solution. Hotel juga memberikan manfaat kepada mitra,” katanya.Prediksi ini sejalan dengan keluhan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Sekretaris PHRI Maulana Yusran mengatakan, pemerintah merupakan pangsa pasar utama bisnis perhotelan. Proporsinya berkisar 40-50 persen, bahkan 70 persen, bergantung kondisi daerah.”Sejumlah daerah dapat disokong oleh sumber daya alam di sekitarnya, tetapi banyak daerah lain yang pergerakan bisnis atau kantor digerakkan pemerintah,” kata Maulana. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKapal-kapal berlabuh di teluk Labuan Bajo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5/2023). Keberadaan kapal yang didominasi pinisi ini menjadi pemandangan yang menarik wisatawan, apalagi saat senja. Menurunkan target kinerjaDestinasi pariwisata superprioritas (DPSP) merupakan salah satu target yang dicanangkan Kemenpar, melanjutkan dari masa pemerintahan sebelumnya. Namun, pemangkasan anggaran berisiko mengganggu pengelolaan lokasi-lokasi wisata unggulan Indonesia tersebut.Menurut Sotya, pemotongan anggaran dapat mengganggu koordinasi antara K/L dan daerah, dari provinsi hingga kabupaten/kota. Dampaknya terjadi pada perlambatan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Target perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dipatok agar lebih moderat. Antisipasi banyak target yang tidak tercapai, maka pemerintah dapat menurunkan targetnya. Opsi lainnya, Kemenpar dapat berfokus pada kualitas target tertentu. Apabila target itu tidak tercapai, setidaknya dapat ”menutup kekurangan” dengan tidak terlaksananya target lain karena ketiadaan anggaran.