Awan mendung menggelayut di langit para pelaku industri perhotelan dan transportasi setelah pemerintah memutuskan efisiensi belanja kementerian dan lembaga tahun 2025. Kebijakan yang bertujuan menghemat anggaran itu bakal memukul industri jasa, seperti perhotelan, pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau MICE serta transportasi.Sektor perhotelan yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19 baru mulai pulih tahun 2024. Sejumlah acara konvensi, kegiatan, dan promosi kerap mengisi MICE dan hotel. Sebagian besar keterisian hotel dan penyelenggaraan MICE bersumber dari kegiatan pemerintah.Langkah pemerintah memangkas belanja operasional dan non-operasional, termasuk perjalanan dinas, rapat, seminar, dan sejenisnya, memicu kekhawatiran sektor perhotelan akan kembali lesu. Efisiensi anggaran belanja dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Target efisiensi anggaran tersebut mencapai Rp 306,69 triliun dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun. Hasil penghematan ini kelak digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis.Berdasarkan Surat Menteri Keuangan tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, terdapat 12 poin rencana efisiensi. Di antaranya, rencana efisiensi anggaran perjalanan dinas ditargetkan 53,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; serta efisiensi sewa gedung, kendaraan, dan peralatan 73,3 persen.Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), di Jakarta, Rabu (5/2/2025), mengemukakan, pemangkasan sejumlah kegiatan dan pengurangan anggaran perjalanan dinas pemerintah sudah mulai dirasakan sejak Oktober 2024. Hal itu menekan okupansi hotel dan restoran serta pembatalan aktivitas MICE ketika seharusnya industri akomodasi mengalami lonjakan menjelang akhir tahun.KOMPAS/YOSEPHA DEBRINA R PUSPARISASekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran (kiri) bersama Vice Chairman of Business Development PHRI Antony Putihrai saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (19/11/2024).Menurut Maulana, masih banyak hotel, MICE, dan restoran bergantung pada acara pemerintah, baik itu seminar, konferensi, maupun pameran. Kontribusi perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah terhadap pendapatan hotel, mencapai 40-60 persen, bahkan di beberapa daerah yang kurang berkembang pariwisatanya, ketergantungan terhadap kegiatan pemerintah bisa lebih tinggi lagi. Perkembangan industri perhotelan dan MICE turut mengerek pertumbuhan bisnis lain, seperti sektor makanan dan minuman, dengan kontribusi mencapai 40 persen terhadap pendapatan hotel. Industri perhotelan memiliki ekosistem bisnis yang menggerakkan industri terkait, seperti peralatan mandi, furnitur, perlengkapan kamar, kasur, garmen, konveksi, logistik, dan elektronik. ”Berkembangnya sektor akomodasi dan ruang MICE turut didorong oleh banyaknya kegiatan pemerintah, baik agenda nasional maupun internasional. Dipangkasnya belanja pemerintah pasti berdampak terhadap industri perhotelan dan ekosistem industri yang terkait,” katanya. Maulana menambahkan, kontribusi sektor swasta masih sulit diharapkan menggantikan dan mendongkrak sektor perjalanan dan akomodasi karena pelaku swasta di daerah umumnya didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara itu, okupansi dari sektor pariwisata cenderung berlangsung musiman, yakni bergantung pada masa libur dan hari raya.Kegiatan perjalanan dinas pemerintah dan MICE telah menjadi stimulan bagi perputaran ekonomi di daerah dan pada akhirnya kembali ke negara dalam bentuk pajak dan retribusi. Berkembangnya investasi baru perhotelan di daerah juga turut dipicu kegiatan pemerintah. Lorong unik sepanjang sekitar 150 meter menjadi jalan menuju lobi hotel The Meru di Sanur. Hotel tersebut berada di kawasan ekonomi khusus Sanur yang menyediakan fasilitas ”one stop destination” bagi para tamu. Selain ada dua hotel, KEK Sanur juga menyediakan MICE (tempat pertemuan), toko kerajinan, rumah sakit, dan klinik internasional yang beroperasi pada Februari 2025.Sebelumnya, langkah penghematan belanja negara pernah diterapkan pemerintah pada tahun 2014, yakni melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian. Maulana mengingatkan, kebijakan penghematan anggaran pada 2014 telah berdampak pada menurunnya pendapatan sektor perhotelan dan transportasi. Kebijakan penghematan itu hanya berlangsung beberapa bulan hingga awal 2015. Strategi bertahanIndustri perhotelan dan restoran dinilai akan kembali melakukan pengetatan dan sejumlah langkah efisiensi. Namun, dampak pemangkasan anggaran pemerintah perlu segera diantisipasi agar tidak berdampak luas terhadap industri jasa dan akomodasi, seperti pemangkasan tenaga kerja. Mulyana menambahkan, upaya menghindari kebocoran anggaran pemerintah seharusnya menitik-beratkan pada komitmen dan transparansi belanja tingkat kementerian dan lembaga negara, antara lain penggunaan e-katalog. Selain itu, pembatasan perjalanan juga dapat dilakukan untuk perjalanan dinas luar negeri.Head of Hospitality Services Colliers Indonesia Satria Wei, perusahaan konsultan properti, mengungkapkan, pelaku bisnis hotel umumnya sudah lebih siap jika dibandingkan dengan tahun 2014 ketika pemerintah memangkas anggaran belanja kementerian, termasuk perjalanan dinas. Meski demikian, terdapat sejumlah hotel, terutama bintang 4 ke bawah, yang selama ini bergantung okupansinya pada kegiatan-kegiatan pemerintah.“Hotel-hotel yang masih bergantung pada kegiatan dan MICE yang diselenggarakan pemerintah bakal langsung terkena dampak,” kata Satria, saat dihubungi terpisah, Rabu.KOMPAS/KRISTI D UTAMISuasana Seminar Nasional Pekan Adaptasi Perubahan Iklim di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (20/7/2023). Dalam seminar itu dibahas strategi pemerintah dalam membantu masyarakat melakukan adaptasi perubahan iklim.Menurut Satria, pelaku industri perhotelan perlu mengkaji kembali biaya operasional dan menerapkan sejumlah efisiensi untuk bisa bertahan. Hal ini untuk mengantisipasi jika pemangkasan anggaran berlangsung hingga tahun-tahun berikutnya. Di sisi lain, arus investasi perhotelan pada 2025 diprediksi berlangsung dengan ekspansi sejumlah hotel ke wilayah Jabodetabek maupun destinasi pariwisata di Tanah Air. Akan tetapi, pemangkasan anggaran belanja dan berkurangnya kegiatan MICE oleh pemerintah diprediksi akan mulai terlihat dampaknya terhadap investasi hotel pada 2026.Investor perhotelan saat ini dinilai lebih terukur dalam menanamkan modalnya. Sekalipun permintaan masih besar, investor cenderung akan menahan investasi jika tren permintaan (demand) pasar terhadap perhotelan dan MICE di suatu destinasi dinilai hanya musiman dan tidak berkelanjutan.”Investor perhotelan yang berinvestasi di kota, first tier city yang memang kebanyakan bisnisnya ada MICE, kemungkinan akan berpikir dua kali untuk investasi baru,” ujar Satria. Ia mencontohkan, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya yang kerap menjadi tujuan agenda MICE berpotensi terkena dampak efisiensi anggaran pemerintah. KOMPAS/REGINA RUKMORINI Seminar nasional bertema ”Menuju Demokrasi Berkualitas, Tantangan dan Agenda Aksi” digelar di Balai Senat UGM, Yogyakarta, Sabtu (27/8/2022),Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penerbangan Sipil Nasional Indonesia (INACA) Bayu Sutanto mengemukakan, pemangkasan anggaran perjalanan dinas tentu akan memangkas jumlah penumpang (pax) pada segmen pasar pemerintah. Selama ini, segmen pemerintah berkontribusi sekitar 25-30 persen. Maskapai-maskapai penerbangan BUMN, seperti Garuda Indonesia, akan jadi yang paling terdampak karena selama ini ada kebijakan pemerintah bagi aparatur sipil negara terbang memakai Garuda Indonesia untuk perjalanan dinas. ”Pendapatan (maskapai penerbangan) ada potensi turun kalo tidak shifting ke segmen penumpang yang lain, misalkan segmen korporasi swasta dan BUMN,” ujarnya saat dihubungi pada Rabu.Menurut Bayu, segmen korporasi berkontribusi 15-20 persen dari total pendapatan maskapai penerbangan. Upaya peralihan ke segmen korporasi, antara lain, dapat dilakukan dengan promosi, diskon, dan loyalti program, seperti frequent flyer. UMKM produsen oleh-oleh lokalKetua Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta menilai, dampak efisiensi anggaran, seperti perjalanan dinas, tidak berdiri sendiri. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah akan berimbas ke sektor-sektor lain, seperti perhotelan, penerbangan, dan ritel. KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERINAneka sambal di toko oleh-oleh di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (28/9/2024).Penghentian penyelenggaraan pertemuan-pertemuan atau seminar di hotel akan berdampak ke sektor ritel terkait konsumsi, dekorasi, dan kegiatan pendukung lain. Sementara itu, dipangkasnya perjalanan dinas pemerintah juga akan berdampak pada kegiatan yang terkait, seperti konsumsi, kuliner, dan oleh-oleh. Pendapatan UMKM lokal yang memproduksi oleh-oleh dan kuliner lokal juga akan terimbas.”Perjalanan dinas pemerintah selama ini berdampak pada pergerakan ekonomi wilayah. Kalau ada perjalanan dinas, hotel, transportasi, hingga kuliner pasti akan ikut bergerak sebagai rangkaian yang saling terkait,” kata Tutum.Ia berharap pemerintah memfokuskan penghematan anggaran pada anggaran-anggaran yang tidak efisien dan tidak masuk akal, tanpa harus memangkas aktivitas reguler yang lebih penting dan dibutuhkan. Pos-pos anggaran yang memicu korupsi seharusnya menjadi fokus pemangkasan.