Jakarta, Beritasatu.com - Pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun dalam APBN dan APBD 2025 untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto berpotensi menghambat stimulus pertumbuhan ekonomi dan menekan perekonomian daerah. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kontribusi sektor akomodasi yang mencapai 40% hingga 70%, terutama dari anggaran perjalanan dinas pemerintah. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, menjelaskan 40% pendapatan hotel secara nasional berasal dari agenda pemerintah, sedangkan di beberapa daerah, kontribusinya bahkan mencapai lebih dari 70%. "Jika ingin memberikan stimulus ekonomi, sektor akomodasi harus diperhatikan karena pangsa pasarnya besar. Di tingkat nasional mencapai 40%, sementara di daerah bahkan lebih dari 70% pendapatannya berasal dari pemerintah," ujar Hariyadi kepada Beritasatu.com, beberapa waktu lalu. Hariyadi juga menyoroti pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50%, yang akan berdampak signifikan pada ekonomi daerah. Pengurangan perjalanan dinas ini akan menurunkan pendapatan daerah, terutama dari pajak hotel dan restoran, yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permintaan PHRI kepada PemerintahHariyadi meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini, terutama untuk program-program yang terbukti memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. "Jangan hanya melihat sektor ini sebagai biaya, tetapi pahami ini juga merupakan stimulus bagi ekonomi daerah. Jika pasar hotel dan restoran yang 70% bergantung pada pemerintah hilang, maka hotel, pemasok, vendor, serta PAD pemda juga akan terdampak," tegasnya. Meski memahami pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih cermat dan bijaksana, PHRI menilai bahwa pemotongan anggaran tidak boleh mengorbankan sektor-sektor yang berkontribusi besar pada ekonomi daerah. Jika suatu program tidak memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, maka sebaiknya tidak dibiayai dan perlu dievaluasi lebih lanjut pemangkasan anggaranefisiensi anggaranAPBN 2025Sektor PariwisataPertumbuhan EkonomiPHRI