Surabaya - Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD berdampak besar pada bisnis perhotelan. Mulai dari pembatalan booking untuk Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) hingga penurunan okupansi hotel secara umum."Keluhan pembatalan dari hotel-hotel mulai terjadi Januari lalu, namun semakin terasa pada bulan ini. Akibatnya okupansi hotel di Jatim juga ikut turun, data sementara penurunannya mencapai 30%," ujar Ketua PHRI Jatim, Dwi Cahyono saat dihubungi detikJatim, Selasa (11/2/2025).Dwi menyebutkan bila pembatalan ini terus berlanjut maka hal ini bisa berdampak serius bagi bisnis perhotelan. Salah satunya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para karyawan hotel. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Karena ketika okupansi hotel terus turun, pengelola yang terkena biaya-biaya tinggi. Sehingga dampak yang paling maksimal itu nantinya ya ada PHK atau pengurangan karyawan," ucapnya.Selain itu PHRI juga khawatir dampak ini bisa meluas hingga memengaruhi kerja sama dengan para supplier kebutuhan perhotelan, termasuk para mitra UMKM yang menyuplai kebutuhan perlengkapan. Karena itulah pihaknya berharap pemerintah melakukan kajian ulang terhadap efisiensi alokasi anggaran dengan tetap memperhatikan sektor pariwisata yang termasuk perhotelan dan MICE."Sebenarnya kami soal pemangkasan anggaran itu setuju saja. Namun anggaran untuk menstabilkan pariwisata juga perlu. Karena kalau tidak, tentu sektor pariwisata akan jatuh bersama-sama, bahkan tenggelam," ungkap Dwi.Dwi juga mengatakan PHRI tengah menggodok rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah mengenai hal ini."Ini kita sedang musyawarah secara nasional dan akan buat rekomendasi untuk menyikapi hal ini. Selain itu ke depan kita juga akan memperluas segmen pasar agar tegap bisa bertahan," pungkasnya.Seperti diketahui Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD. Pemprov Jatim pun telah mengikuti dan menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebijakan presiden."Kami harus selaras dan bisa melaksanakan kebijakan itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah bahwa kebijakan itu dalam rangka program program prioritas nasional dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono di Surabaya, Jumat (7/2). (dpe/iwd)