KOMPAS.com - Penetapan kebijakan pemotongan anggaran pemerintah berdampak ke berbagai sektor, salah satunya perhotelan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta, Sutrisno Iwantono menilai, kebijakan ini akan menyebabkan efek domino bagi industri perhotelan. Baca juga: Pemerintah Pangkas Anggaran, Pengusaha Hotel Mencoba Tabah Fadli Zon Sebut Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program Kerja Kementerian Kebudayaan Termasuk dalam hal tersebut adalah pemesanan kamar, pemesanan ruangan meeting, dan ke pemasok bahan mentah untuk restoran di hotel, serta pemasok amenitas di hotel. "Pasti ada efek dominonya, hotel itu punya multiplier effects, kalau hotelnya drop, berarti permintaan kepada pemasok, makanan untuk restoran ke petani, beras, sayur, dan sebagainya, Itu pasti akan terkena juga dampaknya," jelas Sutrisno kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (12/2/2025). Baca juga: Anggaran Kementerian Pariwisata Dipangkas, Tak Akan Pengaruhi Promosi Pariwisata Anggaran Kementerian Pariwisata 2025 Dipangkas 80 Persen Ia melanjutan, dampak pemotongan anggaran pemerintah kepada setiap hotel tentu berbeda-beda. Terutama, untuk hotel-hotel yang memiliki fasilitas yang mendukung untuk kegiatan MICE (meetings, incentives, conventions, dan exhibitions), seperti ruang meeting dan ballroom. Namun, ia memperkirakan secara keseluruhan kegiatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkontribusi sekitar 20 hingga 35 persen kepada industri perhotelan. UNSPLASH/PH B Ilustrasi hotel. "Kalau hotel-hotel hotel bintang dua ke bawah, terdampaknya mungkin tidak langsung," katanya. Biasanya, kata Sutrisno, hotel-hotel yang ada di Jakarta kerap dijadikan sebagai lokasi kegiatan pemerintahan. Tidak hanya dikunjungi oleh ASN di sekitar Jakarta, tetapi juga dari luar Jakarta. Apalagi, katanya, Presiden Prabowo Subianto masih bertugas di Jakarta, dan kegiatan pemerintahan saat ini masih berada di Jakarta.  "Kalau mereka (ASN dari luar Jakarta) ke Jakarta, pasti mereka nginap di hotel. Sekarang, mereka tidak lagi ke Jakarta karena (anggaran) dipotong di situ," tutur Sutrisno. Sementara itu, memasuki bulan Ramadhan, ia menilai kegiatan pemerintah seperti buka bersama (bukber), yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, akan ditiadakan. Kecuali, acara bukber tersebut didanai oleh ASN sendiri. Baca juga: Efisiensi Anggaran, Perpustakaan Nasional RI Terapkan Jam Buka Baru Cara Berlibur ke Singapura dengan Anggaran Terbatas Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.