KOMPAS.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur (Jatim) menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak signifikan terhadap industri perhotelan dan restoran. Ketua PHRI Jatim, Dwi Cahyono, mengungkapkan bahwa sejumlah hotel mengalami penurunan okupansi hingga 30 persen, sementara biaya operasional tetap tinggi. "Ketika okupansi turun, kita kena biaya-biaya tinggi. Dampak yang paling maksimal nantinya ya ada PHK (pemutusan hubungan kerja)," kata Dwi saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025), dilansir dari Kompas.com (12/2/2025). Dwi juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurutnya, permintaan produk dari sektor UMKM akan mengalami penurunan seiring dengan menurunnya kegiatan industri perhotelan dan restoran. "Ya pengurangan karyawan, terus kalau PHK itu nanti ada hubungan kita dengan supplier, dengan UMKM. Hubungan kita dengan segala macam akan terpengaruh semuanya," jelasnya. Baca juga: Dampak Efisiensi Anggaran, Okupansi Hotel di Pasuruan Turun 60 Persen PHRI Jatim Minta Efisiensi Anggaran Dipertimbangkan Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran agar sektor pariwisata tidak semakin terpuruk. "Efisiensi pemotongan itu kita setuju saja, tapi sekarang anggaran yang prioritas harus untuk menstabilkan pariwisata. Kalau tidak, sektor pariwisata akan jatuh bersama-sama, akan tenggelam," ujarnya. Dwi mengungkapkan bahwa dampak kebijakan ini sudah mulai terasa sejak Januari 2025, ditandai dengan pembatalan pemesanan kamar hotel. "Ya pembatalan ini sebenarnya sejak bulan Januari itu sudah ada. Dan mulai efektif di bulan Februari ini mulai bertambah dampaknya," ucapnya. Menjelang bulan Ramadhan, dampak dari efisiensi anggaran ini semakin dirasakan oleh para pengusaha perhotelan dan restoran. Bahkan, sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) turut terdampak. "Iya MICE itu terdampak. Kami masih kumpulkan datanya, sementara ini tercatat ada 30 persen, tapi nanti kalau dikumpulkan bertambah," ujar Dwi. Dengan kondisi ini, PHRI Jatim berharap adanya evaluasi dari pemerintah agar industri perhotelan, restoran, serta UMKM tetap bisa bertahan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Hotel di Jatim Terdampak Efisiensi Anggaran, Karyawan Terancam PHK, Klik untuk baca: https://surabaya.kompas.com Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.