Denpasar - Hotel dan restoran di Bali terancam kehilangan pendapatan hingga 50 persen akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Hotel-hotel di kawasan Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali, dinilai paling terdampak.Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace menuturkan hotel-hotel di kawasan Nusa Dua dan sekitarnya selama ini menjadi langganan acara kementerian dan lembaga pusat. Hotel-hotel di kawasan itu bisa meningkatkan pendapatan hingga 20 persen dari penyewaan fasilitas meeting, incentives, conventions, and exhibitions (MICE)."Event-event banyak dilakukan di bulan November-Desember, sampai kekurangan kamar," ujar Cok Ace saat ditemui detikBali di kantor Bali Tourism Board, Denpasar, Kamis (13/2/2025). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Cok Ace mengungkapkan banyak sektor yang akan terdampak dari kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut. Selain hotel, dia berujar, usaha restoran yang biasanya menyediakan makanan untuk acara kementerian juga turut terkena imbasnya."Berdampak ke mana-mana, panjang efek dominonya," imbuh pria yang juga tokoh Puri Ubud itu.Meski begitu, Cok Ace menyebut tidak semua hotel dan restoran di Bali terkena dampak dari kebijakan tersebut. Misalkan hotel miliknya yang tidak menjadi langganan acara kementerian maupun lembaga pusat."Saya punya hotel empat, saya nggak terpengaruh. Dipotong pun nggak berpengaruh karena tidak pernah dipakai oleh kementerian, pemerintah," pungkasnya.Pemangkasan anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Komisi II DPR pun telah menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran sejumlah kementerian/lembaga tahun 2025.Keputusan itu diketok seusai melakukan rapat bersama sejumlah mitra kerja Komisi II DPR. Rapat digelar di Komisi II DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). (iws/dpw)