Bandung Barat - Sektor pariwisata dan penginapan di wilayah Kabupaten Bandung Barat bakal terdampak kebijakan pelarangan study tour yang direncanakan oleh Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi serta efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.Wacana tersebut diutarakan Dedi Mulyadi lantaran dinilai menjadi beban orangtua siswa. Dedi dalam unggahannya di akun instagram beberapa waktu lalu, tetap akan merealisasikan wacana tersebut setelah dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat."Pastinya pelaku wisata dan restoran akan sangat terpukul kalau memang (study tour) dilarang," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Eko Suprianto saat dikonfirmasi, Minggu (16/2/2025). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Khususnya di wilayah Lembang, kata Eko, selain pengunjung perorangan juga pelaku wisata sangat menantikan kunjungan kelompok yang kebanyakan berasal dari kalangan pelajar."Di KBB yang memang bermain di sektor lokal, mayoritas pengunjung ke objek wisata di hari biasa itu memang rombongan study tour. Jadi bisa dibilang dominan lah, karena bukan cuma di KBB bahkan di Bali juga memang banyak wisatawan dari yang study tour," ujar Eko.Efek yang bakal ditimbulkan dari realisasi pelarangan itu tak cuma langsung pada pengusaha wisatanya saja, namun juga pada pedagang yang menggantungkan hidup di sektor pariwisata."Bukan cuma pengusaha pastinya, tapi juga ke pelaku UMKM di sekitaran objek wisata. Ini efeknya domino, jadi bisa semua kena," kata Eko.Kebijakan lain yang juga bakal berdampak kurang baik yakni efisiensi anggaran. Sebab pemerintah pusat melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah dan kementerian melakukan efisiensi anggaran."Ada ramai pembahasan soal larangan meeting atau rapat di hotel. Itu juga bakal berdampak ke sektor penginapan di KBB," kata Eko.Baru pulih dari hantaman pandemi COVID-19 yang terjadi selama dua tahun sejak tahun 2022, Eko menyebut okupansi penginapan di Lembang belum pulih sepenuhnya."Selama COVID-19 kan kita terpuruk, setelah semua dibuka dan diizinkan berkegiatan tertolong dengan rapat karena menggunakan ruang pertemuan. Jadi yang dampak pandemi saja belum sepenuhnya pulih, ditambah kebijakan baru efisiensi anggaran," kata Eko. (dir/dir)