Hotel dan restoran Bali menghadapi kemungkinan kehilangan masuk karena kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, yang mengurangi kemampuan pelayanan dan lembaga untuk mengatur acara dan menyewa struktur hotel. Presiden Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia (Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia Atau phri) Bali, tjokorda oka artha ardana sukawati, menjelaskan bahwa hotel -hotel di daerah Nusa, Kuta Selatan dan Badung, khususnya, mungkin yang paling terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran baru -baru ini. Sukawati mengamati bahwa hotel -hotel di daerah Nusa Dua dan sekitarnya sejauh ini merupakan kantor reguler untuk acara yang dipegang oleh kementerian pemerintah dan lembaga -lembaga pusat. Sukawati juga memperhatikan bahwa banyak Sektor di BaliDi luar keramahtamahan, itu akan merasakan dampak pemotongan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Selain hotel, juga perusahaan restoran yang biasanya memuaskan acara menteri. “Dia akan berdampak di mana -mana. Efek domino akan lebar “, katanya Sukawati di pers Kamis 13 Februari. Selain itu, wakil presiden Phri Bali, rasa Ngurah Rai Suryawijaya, mengamati bahwa dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah telah diperingatkan oleh sektor hotel di Bali, karena berbagai pertemuan yang sebelumnya dipesan telah dibatalkan. “Banyak (mereka dihapus), khususnya hotel yang tikus (pertemuan, insentif, konvensi dan pameran) telah dipesan, seperti hotel di Nusa Dua, Jimbaran, Kuta, Legian dan Sanur,“Suryawijaya sebelumnya Dia memberi tahu pers Selasa 11 Februari. Sryawijaya juga memperhatikan bahwa hotel lain di luar Bali mulai bereksperimen dengan dampaknya. “Hampir semua area seperti Bandung, Jawa Barat, Surabaya, Jakarta dan Bali (yang hotelnya telah dipesan, (tetapi) akhirnya dihapus karena anggaran terbatas,” tambahnya. Kebijakan Laporan Keuangan yang baru -baru ini diizinkan diuraikan dalam Pendidikan Presiden Nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi pengeluaran dalam implementasi anggaran negara dan anggaran regional 2025. Komisi II Kamar Perwakilan (Perwakilan Dewan Rakyat atau dpr) juga menyetujui perubahan pada Alokasi anggaran Benil untuk beberapa kementerian dan lembaga pemerintah untuk tahun 2025.