TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Efisiensi anggaran berdampak ke berbagai sektor, utamanya bisnis dan perekonomian daerah.  Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menjadi salah satu industri yang sangat terimbas dari kebijakan rabat anggaran ini.  Sekretaris BPD PHRI Sulsel Nasrullah Karim menyampaikan langsung keresahannya dalam Forum Group Discussion (FGD) Tribun Timur.  FGD ini berlangsung di Kantor Tribun Timur Jl Cendrawasih No 430, Selasa (18/2/2025).  FGD ini dipandu oleh Pemimpin Umum Tribun Timur, Andi Suruji dengan tema "Menakar Dampak Rabat Anggaran Terhadap Bisnis & Ekonomi Sulsel".  Baca juga: Rahman Pina: Efisiensi Anggaran Bukan Ancaman, Beda saat Pandemi Covid-19 Nasrullah-sapaannya menyampaikan, PHRI sudah pernah merasakan kebijakan yang sama terkait pembatasan kegiatan di perhotelan.  Pertama pada awal era Presiden Joko Widodo, dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) dibatasi untuk berkegiatan di hotel.  Kedua, ASN juga dilarang berbuka puasa di hotel.  Dengan pengalaman itu, PHRI sudah bisa memprediksi seperti apa gambaran nasib industri hotel dan restoran kedepan.  "Itu hanya larangan berbuka puasa sudah memberikan pengaruh, apalagi untuk kegiatan MICE," ucap Nasrullah.  Pada Februari ini, PHRI sudah mulai merasakan dampak dari kebijakan efisiensi ini.  Sudah banyak kegiatan-kegiatan pemerintah yang dibatalkan, ini tentu membuat pelaku industri hotel cemas.  "Belum apa-apa memang sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah di cancel oleh pemerintah pusat, tapi awal-awal Januari ini alhamdulillah Makassar masih menggunakan hotel dalam beberapa kegiatannya," ungkapnya. Jika kebijakan ini terus dibiarkan berlanjut maka otomatis perhotelan harus melakukan penyesuaian.  Kebijakan ini dipastikan akan berdampak terhadap nasib tenaga kerja. (*)