Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan oleh Pemerintah Pusat tidak hanya berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Tetapi juga memengaruhi sektor pelayanan publik, termasuk industri perhotelan dan restoran di Kabupaten Sukoharjo. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sukoharjo mengonfirmasi tingkat hunian hotel (Okupansi) di wilayah ini mengalami penurunan lebih dari 50 persen akibat kebijakan tersebut.  Meski dampaknya tidak terlalu signifikan bagi hotel berbintang dua dan tiga, hotel berbintang empat ke atas merasakan imbas yang cukup besar karena bergantung pada sektor pemerintahan. Humas PHRI Sukoharjo, Nonik Ratna Dewi, menjelaskan hotel-hotel berbintang dua dan tiga lebih mengandalkan pelanggan dari sektor korporasi, agen perjalanan, serta individu.  Oleh karena itu, mereka relatif lebih stabil dibandingkan dengan hotel berbintang empat ke atas yang lebih banyak menerima tamu dari sektor pemerintahan. "Untuk hotel berbintang dua dan tiga di Sukoharjo dampaknya tidak begitu signifikan, karena tidak terlalu bergantung pada sektor pemerintahan. Namun, untuk hotel berbintang empat ke atas, efeknya sangat terasa," ujarnya, Senin (17/2/2025). TERIMBAS EFISIENSI ANGGARAN : Suasana salah satu hotel di Kabupaten Sukoharjo, Senin (17/2/2025). Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sukoharjo mengonfirmasi tingkat hunian hotel (Okupansi) di wilayah ini mengalami penurunan lebih dari 50 persen akibat kebijakan tersebut. (TribunSolo.com/ Anang Ma'ruf) Ia menambahkan bahwa tingkat okupansi harian hotel-hotel di Sukoharjo sebelumnya berkisar antara 70 hingga 80 persen, baik pada hari kerja maupun akhir pekan. Namun, sejak kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan pada Februari 2025, okupansi anjlok menjadi 20 hingga 40 persen per hari. "Penurunan ini mulai dirasakan sejak Februari 2025, saat pemerintah mulai menerapkan efisiensi anggaran. Hampir semua hotel di Sukoharjo terdampak kebijakan ini," tambahnya. Baca juga: Hotel di Boyolali Terdampak Efisiensi Anggaran, Rata-rata Dinas yang Booking Kini Batalkan Pesanan Meskipun terjadi penurunan okupansi, Nonik menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pembatalan acara di hotel-hotel Sukoharjo akibat pemangkasan anggaran pemerintah. "Saat ini, hotel-hotel di Sukoharjo mulai beradaptasi dengan berbagai inovasi, seperti menawarkan paket-paket baru yang menyasar segmen di luar sektor pemerintahan," pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Sebanyak 99 pekerja outsourcing maupun Honorer (Kontrak) yang bertugas di Pos Hidrologi Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) terdampak efisiensi.