Laporan Wartawan Tribun Papua.com, Taniya Sembiring TRIBUN PAPUA.COM,JAYAPURA- Kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) rupanya berdampak signifikan pada industri perhotelan dan restoran di Kota Jayapura, Papua. Baca juga: DPD RI Nelson Wenda: Efisiensi Anggaran Hambat Percepatan Pembangunan di Provinsi Baru Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Papua, H Abdul Radjab mengaku, PHRI Kota Jayapura telah melaksana rapat di Hotel Horison Kotaraja, guna membahas hal tersebut. "Pengurangan anggaran perjalanan dinas pemerintah berimbas pada penurunan okupansi hotel dan jumlah pemesanan acara, dampaknya sangat terasa terhadap bisnis hotel, karena salah satu poin efisiensi ini adalah pengurangan perjalanan dinas, termasuk rapat-rapat yang biasanya diajukan ke Kementerian Keuangan. akibatnya, anggaran perjalanan dinas dipangkas hingga mempengaruhi bisnis perhotelan,”ujarnya kepada wartawan di Jayapura, Rabu (19/2/2025). Pihaknya juga mengatakan, tingkat hunian diwilayah kota Jayapura mengalami penurunan hingga 30 persen lebih akibat kebijaksanaan tersebut.  "Bulan Maret yang biasanya menjadi titik balik justru sama sekali belum menunjukan angka pemulihan. Awal maret yang sudah memasuki bulan suci Ramadan, dimana pengusaha yang harus membayar gaji dan THR secara bersamaan menjadi isu baru dalam pengefesiensian karyawan,"pungkasnya.  Jika kondisi ini terus berlanjut dikhawatirkan terjadinya dampak yang meluas terhadap bisnis perhotelan khususnya di Kota Jayapura. Baca juga: Efisiensi Anggaran, Pj Gubernur Papua Sebut Ada Sejumlah Jurus Jitu untuk Tingkatkan PAD Kegiatan rapat pemerintah itu memiliki mata rantai ekonomi yang meluas. Di belakang bisnis hotel ada banyak supplier dan UMKM yang bergantung pada kegiatan ini.  Jika pemangkasan anggaran berlanjut, bukan hanya pengusaha hotel dan restoran yang terdampak, tetapi juga pekerja dan pelaku usaha kecil lainnya. Switching market atau pengalihan pasar tidak bisa dilakukan dengan cepat dan berdampak langsung terhadap industri perhotelan.  Maka dari itu PHRI kota Jayapura berharap pemerintah kedepannya dapat lebih melihat dan mendukung industri perhotelan dengan kebijakan yang lebih seimbang antara efesiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor pariwisata. (*)