BANYUWANGI, KOMPAS.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banyuwangi menilai, dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat bakal setara dengan dampak pandemi Covid-19. Ketua PHRI Banyuwangi, Zaenal Muttaqin mengatakan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tersebut berdampak luar biasa pada sektor perhotelan di wilayah ujung timur Pulau Jawa yang juga dikenal sebagai daerah wisata itu. “Dampak inpres sangat luar biasa. Hampir mirip dampak Covid-19,” kata Zaenal di Banyuwangi, Rabu (19/2/2025).Baca juga: Karyawan Hotel Dibayang-bayangi PHK, PHRI Jatim Tawarkan Solusi Kurangi Jam Kerja Pasalnya, efisiensi anggaran berdampak pada tidak adanya aktivitas pemerintahan yang biasa digelar di hotel, dan banyak dari agenda-agenda yang telah direncanakan menjadi batal. Padahal, acara semacam itulah yang selama ini mendukung keberlangsungan sektor perhotelan. Sehingga, jika ditiadakan, risiko pemutusan hubungan kerja massal bakal mengancam. Dia mengatakan, hingga saat ini, larangan FGD (Focus Group Discussion) atau diskusi yang biasa digelar di hotel, serta perjalanan dinas dan kegiatan lainnya sangat memengaruhi pemasukan hotel. “Dampak lainnya, bulan Ramadhan yang biasanya ada buka bersama dari unsur tersebut, hingga bulan ini berkurang sampai zero. Tidak ada event,” ungkap dia. Baca juga: PHRI Bengkulu: Efisiensi Anggaran Akan Terasa pada Bisnis Hotel pada AprilKini, Zaenal mengaku, PHRI masih melihat dan menunggu apa yang akan terjadi ke depan. Mereka pun akan berkoordinasi dengan Badan Pimpinan Pusat PHRI yang direncanakan akan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, 75 hotel yang tergabung dalam PHRI Banyuwangi disebutnya tengah mengatur strategi untuk bertahan, dan saat ini menggantungkan pada kunjungan dari sektor non-pemerintahan. “Hotel-hotel bertahan mengandalkan teman-teman travel agent. Saat ini, seperti weekend kemarin, kegiatan di luar pemerintahan yang mendominasi,” ujar dia. Zaenal mengatakan, dia mempersilakan jika Pemerintah hendak melakukan efisiensi anggaran, namun berharap ada proses pilah-pilah kegiatan pemerintahan yang diizinkan untuk digelar di hotel. Baca juga: PHRI Jabar Ingatkan Efisiensi Anggaran: Semua Teriak, Pengusaha Bertahan, Pekerja Nganggur... Sebab, dampaknya pun akan luas, selain dampak internal sektor perhotelan, juga akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jika hal ini tidak ada win-win solution, meski ada kamar dan ada orang stay, tapi punya hall jarang ada kegiatan. Ini berat sekali,” tandas dia. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.