MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Peran PHRI sangat krusial dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Khususnya di Kota Batu yang merupakan destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Untuk itu Pembina PHRI Kota Batu, Suryo Widodo mengajak semua pengurus yang baru dilantik untuk semakin berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah. “Pengurus PHRI Kota Batu yang Barus dilantik harus semakin solid dalam menghadapi tantangan industri pariwisata yang semakin dinamis. Sehingga dibutuhkan kejelasan regulasi, peningkatan SDM lokal, serta kolaborasi dengan pemerintah dan UMKM adalah hal paling penting,” ujar Suryo kepada Malang Posco Media.-Advertisement- Untuk bisa mewujudkan itu, ia menekankan pentingnya kekompakan dan sinergi dalam organisasi. Ia juga mengingatkan bahwa PHRI harus mendukung program pemerintah, terutama dalam aspek UMKM, perizinan usaha, tenaga kerja, serta keseimbangan dengan masyarakat lokal. “Ke depan, PHRI harus lebih kompak dan bersatu. Kita harus menjadikan Kota Batu lebih maju, tertata, dan selalu menjaga kolaborasi. Kami mendukung penuh program pemerintah, terutama dalam pemberdayaan UMKM, perizinan usaha, serta penyerapan tenaga kerja lokal di sektor perhotelan dan restoran,” kata Direktur Jatim Park 3 ini. Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya kejelasan regulasi perizinan usaha agar investasi di sektor ini semakin optimal. “Selain itu, perlunya pendataan yang lebih transparan dan adil bagi sektor villa dan homestay untuk mengurangi potensi penipuan serta memastikan industri pariwisata berkembang secara sehat dan berkelanjutan,” imbuhnya. Sebelumnya juga disampaikan oleh Ketua PGRI Kota Batu terpilih, Sujud Hariadi mengatakan bahwa seluruh anggota PHRI Kota Batu bakal menghadapi tantangan besar. Terutama dengan diterbitkannya Inpres No 1 Tahun 2025 Pengaruhi Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) di Kota Batu. “Tantangan tahun ini bagi PHRI adalah Inpres No 1 Tahun 2025. Dampaknya akan sangat terasa, pasalnya kebijakan itu mengharuskan pemerintah untuk mengurangi belanja perjalanan dinas, termasuk kegiatan rapat dan acara yang biasanya diselenggarakan di hotel,” bebernya. Bahkan pengurangan tersebut mencapai hampir 50 persen untuk kegiatan yang melibatkan hotel. Sinyal itu sudah terasa dengan adanya beberapa anggota di Batu sudah banyak yang mengalami pembatalan kegiatan. “Ini tentu membuat sektor pariwisata, baik hotel maupun restoran, semakin berat ke depannya. Meski begitu, PHRI Kota Batu tetap optimistis dengan berupaya mencari alternatif pasar, agar tidak hanya bergantung pada tamu dari kalangan pemerintahan,” paparnya. Salah satu cara, pihaknya akan bekerja sama dalam promosi pariwisata ke luar daerah. Sehingga tamu hotel tidak hanya berasal dari instansi pemerintah, tetapi juga dari sektor korporasi dan wisatawan reguler. Sujud menambahkan bahwa dampak Inpres ini bervariasi di setiap hotel, dengan pengurangan tamu dari sektor pemerintahan berkisar 20 hingga 50 persen. Sementara itu, segmen corporate dan wisatawan reguler masih cukup stabil, terutama pada akhir pekan. (eri/lim)