BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sektor perhotelan di Pangkalpinang mengalami keterpurukan akibat pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah. Dampaknya bahkan disebut lebih parah dibandingkan saat pandemi Covid-19 melanda. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Pangkalpinang sekaligus CEO Bangka City Hotel, Sumiati, mengungkapkan bahwa bisnis perhotelan khususnya di Pangkalpinang kian terpuruk. Sepinya tamu serta minimnya agenda pemerintah di hotel menyebabkan banyak hotel terpaksa mengambil langkah efisiensi, seperti menerapkan sistem kerja paruh waktu hingga merumahkan karyawan. “Kondisi sekarang sangat menyedihkan. Kami sempat berharap ekonomi akan pulih setelah Covid-19, tetapi kenyataannya berbeda.Saat ini dengan pemangkasan anggaran, semuanya dunia perhotelan terdampak, kurang lebih atau hampir 300 hotel sudah menerapkan paruh kerja dan ada yang mulai merumahkan karyawannya saat ini,” ungkap Sumiati kepada Bangkapos.com, Kamis (20/2/2025). Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut hingga tiga atau lima bulan ke depan, maka tidak menutup kemungkinan akan ada banyak hotel yang tutup.  “Kami bahkan berencana melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Bangka Belitung pada Jumat nanti untuk menyuarakan bagaimana nasib kami dunia perhotelan dan mencari solusi atas kondisi ini. kalau ini terjadi berlangsung kurang lebih empat bulan tiga bulan ke depan, ya mungkin banyak hotel yang tutup," katanya. Tak hanya hotel, sektor UMKM yang bergantung pada industri perhotelan juga ikut terdampak. Sumiati menjelaskan bahwa bisnis perhotelan dan UMKM memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Dengan sepinya tamu, maka produk UMKM seperti makanan, cinderamata, hingga jasa lainnya juga mengalami penurunan permintaan. "Memang saat ini di luar prediksi kita, enggak kebayang bahkan akan jadi seperti ini, di sini juga sekarang ada yang sudah memberhentikan kerja, ada yang merumahkan ada yang kerjanya sebulan cuma 15 hari kerja. Kami melihat ini terjadi secara nasional. Dalam Musyawarah Nasional PHRI terakhir, hampir semua provinsi mengeluhkan hal yang sama. Tanpa event pemerintah, tanpa paket meeting, dampaknya luar biasa bagi industri perhotelan," ungkap Sumiati. (Bangkapos.com/Sela Agustika)