TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemutusan hubungan kerja (PHK) menghantui usaha bidang perhotelan dan restoran di Jawa Barat. PHK massal akan terjadi jika situasi memburuk, sebagai akibat dampak kebijakan efisiensi yang dikeluarkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Belum lagi, kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, soal pelarangan sekolah menggelar study tour atau karya wisata. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)  Jabar, Dodi Ahmad Sofiandi, menjelaskan, banyak usaha-usaha hotel non-bintang, hotel melati, wisma, sudah terdampak. Jumlah kunjungan menurun dan tidak banyak kegiatan digelar di hotel atau di sekitar hotel. "Kami sudah terdampak kebijakan efisiensi, lalu ada lagi kebijakan larangan study tour. Kegiatan sekolah di luar kelas ini, biasanya menggunakan hotel untuk menginap. Kalau dihapus (study tour), maka hotel akan kosong," ujarnya, kepada Tribunjabar.id, Senin (24/2/2025). Baca juga: Efisiensi Anggaran, Pemkot Bandung Pangkas Rp 51 Miliar untuk Perjalanan Dinas Dia berharap, pemerintah bisa meninjau ulang kebijakan efisiensi dan larangan study tour. Bila kebijakan ini tidak ada perubahan, kemungkinan situasi yang dihadapi oleh pengusaha hotel dan restoran akan semakin sulit. Dia mengatakan, jumlah kunjungan hotel turun. Padahal dibutuhkan 50 persen untuk operasional. Tapi kini baru terpenuhi 30 persen dan masih deficit 20 persen. "Setelah lebaran, kalua situasinya semakin sulit, pengusaha akan melakukan PHK. Kami tidak mungkin terus mempekerjakan, sementara tidak ada pendapatan," ujarnya. "Ini pahit sekali. Usaha kalau operasional enggak nutup, mau bagaiamana?" Dia berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan efisiensi. Demikian soal larangan study tour. Bila tak boleh karya wisata ke luar Jawa Barat, banyak tempat wisata di Jawa Barat yang bisa dijadikan objek untuk belajar sekaligus berwisata. (Tribunjabar.id/Kisdiantoro)