GELUMPAI.ID — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor hotel dan restoran semakin nyata setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran. Industri Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) pun mulai panik.Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana langsung turun tangan. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk mencari solusi terbaik.“Kami sudah berkoordinasi dengan PHRI. Memang ada dampak (efisiensi anggaran), tapi kami rasa itu akan sementara. Perkiraan kami belum ada rencana PHK,” ujar Widiyanti usai rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (27/2).Meski begitu, ia berjanji akan mengklarifikasi ulang kepada PHRI agar langkah antisipasi bisa segera dilakukan.Sektor MICE di Ujung TandukAncaman ini muncul setelah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan. Pemerintah memerintahkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, termasuk penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun dan pemotongan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.Kepala Center Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M Rizal Taufikurahman, mengingatkan bahwa menghapus total perjalanan dinas bukan solusi ideal.“Sektor MICE masih memberi kontribusi besar bagi ekonomi Indonesia,” kata Rizal.Sebagai alternatif, ia menyarankan pemerintah mengevaluasi kembali perjalanan dinas dan hanya mempertahankan yang benar-benar penting. Dengan begitu, efisiensi tetap bisa dilakukan tanpa mengorbankan sektor yang menopang ekonomi.Di sisi lain, Rizal juga menekankan bahwa industri MICE perlu mencari strategi baru. Salah satunya dengan mengandalkan wisatawan umum, bukan hanya dari sektor pemerintahan. Pemerintah pun didorong untuk memberikan insentif bagi pelaku usaha agar sektor ini tetap bertahan.Sumber: CNN Indonesia