KENDARINEWS.COM–Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tak hanya berdampak pada pengusaha hotel dan restoran namun berbias pada eksistensi karyawan. Sebab, efisiensi anggaran perjalanan dinas dan kegiatan pemerintahan berpengaruh pada tingkat pendapatan hotel dan restoran. Praktis, berdampak pula pada gaji dan hak karyawan lainnya.Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Sulawesi Tenggara (Sultra), Mahmud mengungkapkan kekhawatirannya, jika kondisi ini terus berlangsung tanpa solusi, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perhotelan dan restoran sulit dihindari.Mahmud menuturkan, bulan Maret ini, menjadi tantangan berat bagi industri perhotelan. Sebab, selain gaji dan layanan karyawan, mereka juga harus membayar Tunjangan Hari Raya (THR), serta pajak yang jatuh tempo pada pertengahan bulan.“Kami menahan diri untuk tidak bicara ini sebelumnya. Sebab, ini isu nasional. Tapi sekarang, kami harus angkat suara, karena situasinya semakin sulit. Jika tidak ada kebijakan yang membantu, PHK karyawan bisa menjadi pilihan terakhir yang terpaksa diambil,” ujar Mahmud saat diskusi bersama Direktur Kendari Pos, Irwan Zainuddin di Graha Pena Kendari Pos, Jumat (7/3/2025).Sekretaris Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sultra itu mengajak semua pihak, terutama pemerintah daerah, untuk bersama-sama mencari solusi, agar industri perhotelan dan restoran di Sultra tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat.Direktur Kendari Pos, Irwan Zainuddin (tengah) bersama General Manager Association (IHGMA) Sultra yang juga Sekretaris PHRI Sultra, Mahmud (4 dari kiri) beserta sejumlah pimpinan hotel usai diskusi di Graha Pena Kendari Pos, Jumat (7/3/2025).Di tempat yang sama, General Manager Swiss-Belhotel Kendari, Firman Hidayat yang juga bagian dari pengurus PHRI Sultra, ikut angkat suara menyikapi situasi tersebut. Firman menyampaikan “kegalauannya” terhadap imbas kebijakan efisiensi anggaran dari pusat.“Kondisi hotel dan restoran sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.Menurut Firman, salah satu penyebab menurunnya okupansi hotel juga karena tidak adanya iven nasional di Sultra. Untuk itu, dirinya berharap, Pemprov Sultra maupun pemerintah kabupaten/kota di Sultra dapat memberikan dukungan dengan sering mengadakan iven nasional.“Tidak bisa dipungkiri, kalau situasi ini terus berlanjut, maka memungkinkan banyak karyawan akan dirumahkan (PHK),” ujar Firman.Sementara itu, Direktur Kendari Pos, Irwan Zainuddin mengatakan situasi yang dialami manajemen hotel dan restoran, tidak jauh berbeda dengan perusahaan media massa. Sebab, sama-sama bergantung pada anggaran pemerintah daerah. “Sekitar 90 persen lebih pemasukan kita dari pemda. Kalau terjadi efisiensi anggaran, maka semua kena imbasnya,” ujarnya. (b/win/ing) Viewed : 888