TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel berharap ada kebijakan keringanan pajak dari pemerintah.  Pajak hiburan 70 persen dinilai cukup berat ditengah ketidakpastian pendapatan perhotelan akibat efisiensi anggaran.  Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan, keringanan pajak menjadi salah satu permintaannya saat audiensi dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.  Anggiat memahami, permintaan tersebut sulit untuk di penuhi mengingat pemerintah kota juga punya target pendapatan.  Pak wali pun sadar bagaimana bisa hidup dengan pajak 70 persen. Bahkan beliau bercerita dulu punya EO dengan pajak seperti itu agak susah membuat kegiatan," ucap Anggiat diwawancara di Balaikota Makassar Jl Ahmad Yani, Senin (10/3/2025).  "Kita minta ke pak wali (relaksasi pajak), tapi saya sadar jawaban beliau. Saya pikir agak repot. Kita minta begini ke pak wali. Memungkinkankah pak wali dibuat sebuah relaksasi pajak di tengah sekarang yang susah sekali dengan kondisi okupansi rata-rata2 20-25  persen," sambungnya.  Kendati begitu, Anggiat berharap ada formulasi khusus yang diberikan untuk meringankan beban perhotelan akibat anjloknya pendapatan.  Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, perlu kajian terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak.  Apalagi, Pemkot Makassar kata Munafri punya target setiap tahunnya dalam hal pendapatan asli daerah (PAD), termasuk yang bersumber dari pajak hiburan. "Ini tidak melulu langsung bisa dirubah,harus dikaji lebih dahulu, dikaji lebih dalam karena pemerintah Makassar, juga sudah menentukan target-target pendapatannya," ujar Munafri.  Sementara jika ada relaksasi yang diberikan tentu akan menggerus target pendapatan Makassar.  Untuk itu, Munafri akan memikirkan solusi lain yang bisa meringankan beban pelaku hotel.  Pemkot Makassar akan hadir memberikan dorongan dan dukungan kepada perhotelan agar tetap bisa bergerak.  "Ini kalau dipotong bisa menjadi masalah baru lagi, tapi kita harus mencari jalan keluar seperti apa supaya struktur APBD  kita ini tidak terganggu betul dengan keadaan yang seperti ini," tegasnya.  Kita sangat konsen juga dengan persoalan yang dialami oleh teman-teman ini.  Apa yang bisa kita lakukan, pemerintah bisa lakukan sehingga industri ini tetap bisa jalan tanpa ada lagi yang namanya PHK atau lainnya," sambung Appi. (*)