MAKASSAR, Trotoar.id– Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan mengadakan audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, guna membahas dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap industri perhotelan. Pertemuan ini berlangsung di Balai Kota Makassar, Senin (10/3/2025). Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, mengungkapkan bahwa pengurangan anggaran kegiatan pemerintahan di hotel telah berdampak signifikan terhadap pendapatan industri perhotelan. Kondisi ini juga berisiko memicu pengurangan tenaga kerja di sektor tersebut. “Kami melihat adanya penurunan jumlah kegiatan yang diselenggarakan di hotel akibat efisiensi anggaran. Hal ini tentu berdampak pada pendapatan hotel dan bisa berujung pada pengurangan karyawan,” ujar Anggiat. Baca Juga :Wali Kota Makassar Resmikan Sekretariat Paraikatte Community di TamalateMunafri Arifuddin dan Chairul Tanjung Resmikan Pembangunan Masjid Agung TSM MakassarWalikota Makasar Lakukan Penertiban RandisUntuk mengatasi dampak ini, PHRI Sulsel mengusulkan berbagai strategi, salah satunya dengan memaksimalkan promosi dan meningkatkan penyelenggaraan event di Makassar. “Kami berharap lebih banyak seminar, diskusi industri, serta pameran bisnis bisa digelar di Makassar. Misalnya, seminar tentang industri kopi atau rumput laut, yang bisa menjadi alternatif bagi kegiatan pemerintah yang saat ini mengalami pengurangan,” tambahnya. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa Pemkot Makassar memahami tantangan yang dihadapi industri perhotelan akibat efisiensi anggaran dan siap mencari solusi bersama. “Kami paham bahwa industri ini harus tetap berjalan. Oleh karena itu, kita perlu berpikir lebih kreatif dalam menyiasati kondisi ini agar sektor perhotelan tetap berkembang,” ungkap Munafri. Sebagai respons terhadap tantangan ini, Pemkot Makassar akan mengoptimalkan promosi sektor perhotelan melalui peningkatan intensitas event dan cell promotion. “Industri perhotelan harus terus bergerak. Kami akan mendorong lebih banyak kegiatan komunitas maupun kelompok masyarakat berskala nasional agar dapat diselenggarakan di Makassar,” jelasnya. Selain itu, Pemkot Makassar juga akan menyederhanakan proses perizinan event untuk mempermudah penyelenggara acara dan pelaku industri dalam menggelar kegiatan. “Kami akan mempercepat dan mempermudah proses perizinan agar hotel dan sektor pendukung lainnya tidak terbebani. Dengan begitu, lebih banyak event bisa masuk ke Makassar dan memberikan dampak positif bagi industri perhotelan,” tegasnya. Melalui berbagai langkah ini, diharapkan industri perhotelan di Makassar tetap dapat berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Penulis : Awal