TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dampak kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat sudah sangat terasa bagi industri perhotelan.  Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel Anggiat Sinaga mengungkap, rata-rata hotel di Makassar sudah merumahkan sebagian karyawannya.  Sekira 15 hingga 20 persen karyawan yang dirumahkan akibat rasionalisasi ini.  Di Hotel Claro misalnya, hampir 200 karyawannya yang dirumahkan untuk menjaga kestabilan pendapatan dan pengeluaran industri.  "Hampir semua hotel. Hampir semua. Sebut aja hotel apa. Sebut hotelnya. Hampir semua (dirumahkan),"ungkap Anggiat Sinaga diwawancara di Balaikota Makassar Jl Ahmad Yani usai bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Senin (10/3/2025).  Kendati begitu, pihak hotel tetap berkomitmen untuk menarik kembali karyawan tersebut jika ritme pendapatan kembali stabil.  "Ini bukan PHK. Kita rumahkan dululah sambil menunggu kondisi stabil. Kalau udah kondisi stabil, kita panggil lagi," tegasnya.  Baca juga: Pengusaha Hotel Makassar Curhat ke Munafri Arifuddin: Kontribusi Pemerintah Sekarang Sangat Anjlok PENGUSAHA HOTEL - PHRI Sulsel audiensi dengan Wali Kota Makassar Munarri Arifuddin du Balaikota Jl Ahmad Yani, Senin (10/3/2025). Efisiensi anggaran menjadi topik pembahasan. (Humas Pemkot Makassar) Kebijakan merumahkan karyawan dilakukan untuk mengefisiensi pengeluaran perhotelan.  Apalagi, kegiatan pemerintahan berkontribusi besar terhadap pendapatan industri hotel.  50 persen lebih okupansi hotel diisi oleh kegiatan pemerintahan.  Karenanya, kebijakan penghapusan kegiatan di hotel ini membuat performa perhotelan anjlok.  "Sudah sangat dan sangat berdampak. Gak enak aja saya mau nangis ini untuk menceritakan apa adanya gitu loh. Karena terlanjur established pasar pemerintah, untuk Makassar itu memberi kontribusi antara 40-50 persen,"  Ketika kontribusi pemeritah dihilangkan maka perhotelan kelimpungan untuk mencari kegiatan untuk menutupi kegiatan yang setara dengan itu.  Bagi mereka, peran pemerintah untuk menghidupkan perhotelan sangat besar.  Untuk itu, PHRI meminta agar pemerintah ikut mendorong agar event-event yang mendatangkan banyak orang bisa berlangsung di Makassar.  "Karena kontribusi kegiatan pemerintah sekarang yang sangat anjlok, drop sekali, kita minta ke pak wali agar menarik, mendorong banyak kegiatan masuk ke Makassar," harapnya.(*)