Home News Jogja Reservasi Hotel Libur Lebaran di Jogja Lesu Turun hingga 60 Persen 14 Mar 25 | 07:57 Hotel di Jogja lakukan efisiensi kerja lustrasi hotel (unsplash.com/Marten Bjork) Intinya Sih... Reservasi libur lebaran di hotel Jogja masih lesu, target okupansi turun hingga 30-40 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan okupansi disebabkan oleh efisiensi anggaran dan penurunan daya beli masyarakat, serta adanya bencana di beberapa daerah. Hotel dan restoran melakukan efisiensi dengan mengurangi jam kerja karyawan, namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan PHK jika tidak ada perubahan kebijakan pemerintah. Yogyakarta, IDN Times – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PHRI DIY) mencatat reservasi libur lebaran masih lesu. Target okupansi selama libur lebaran pun turun jika dibanding tahun sebelumnya.  Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan, reservasi masuk saat ini untuk periode 28 Maret 2025 – 6 April 2025 masih diangka 30-40 persen. “Tahun lalu okupansi libur lebaran 90,2 persen. Target tahun ini 90 persen saja sudah bagus,” ujar Deddy, Kamis (13/3/2025).1. Berbagai faktor sebabkan penurunan okupansiIlustrasi homestay atau penginapan (IDN Times/Arief Rahmat)Deddy mengatakan faktor yang menyebabkan penurunan okupansi libur lebaran adalah daya beli masyarakat menurun dampak efisiensi anggaran. “Efisiensi anggaran ini tidak hanya berdampak ke PHRI, tapi semua sektor. Ekonomi gak jalan, mandek,” ucap Deddy. Faktor lainnya yang menyebabkan okupansi turun yaitu, adanya bencana di sejumlah daerah, salah satunya yang terjadi di Bekasi. “Padahal mereka sering datang ke Jogja. Semoga saja nanti setelah ini selesai, bersih-bersih, bisa mudik gitu,” kata Deddy.2. Hotel terpaksa melakukan efisiensiilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)Deddy mengatakan dampak efisiensi anggaran mengakibatkan pelemahan daya beli. Hal ini membuat hotel dan restoran melakukan efisiensi. “Kami melakukan pengurangan jam kerja karyawan. Itu salah satu langkah kita bertahan, ada sekitar 12 hotel di DIY. Itu harus dilakukan untuk bertahan,” ujar Deddy. Saat disinggung kemungkinan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Deddy mengatakan hal itu bisa jadi pilihan, ketika tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah. “Kita kan gak bisa bertahan. Kita kan membayar karyawan, sementara tamu ada penurunan,” ungkap Dedy. Baca Juga: Ekonom UGM Sebut Daya Beli Masyarakat Turun, Ini Penjelasannya Baca Juga: Ini Sejarah Penetapan Hari Jadi DIY Diperingati Tanggal 13 Maret 3. Minta kebijakan efisiensi anggaran dicabutIlustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)Deddy menyebut Pengurus Pusat PHRI sudah menyurati pemerintah untuk meninjau kebijakan efisiensi anggaran. “Hanya saja gubernur juga pusing, danais dipotong, anggaran daerah dipotong. Kita mau promosi juga dana promosi pemda dipotong. Harapan kita ya ditambah direct flight (penerbangan langsung) dari luar,” ungkapnya. Baca Juga: Polisi Periksa Kejiwaan Remaja Kasus Bakar Gerbong KA Stasiun Tugu IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis. Berita Terkini Lainnya