Malang, IDN Times - Efisiensi yang digalakkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto ternyata juga memberikan dampak pada sejumlah hotel di Kota Malang. Pasalnya, beberapa kegiatan atau pertemuan instansi pemerintah daerah di hotel kini tidak ada lagi.1. Pengusaha hotel mengalami penurunan pendapatan dari persawaan gedungIlustrasi grafik (IDN Times/Arief Rahmat)Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agoes Basoeki mengungkapkan jika pengusaha hotel juga mendapatkan dampak dari kebijakan efisiensi. Pasalnya mereka bisanya mendapatkan pemasukan dari sewa gedung pertemuan oleh berbagai instansi pemerintah baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten."Penurunan ini dirasakan sejak Februari dan Maret, padahal sewa gedung pertemuan ini memberikan 20-30 persen dari pemasukan hotel. Karena transaksi transaksinya bisa sampai miliar," terangnya saat dikonfirmasi pada Sabtu (15/3/2025). Tidak hanya penurunan, sejumlah hotel bahkan mengalami pembatalan meskipun ruangan sudah dipesan sebelumnya. Hal ini membuat sejumlah pengusaha hotel merugi.2. PHRI Malang khawatir dampak efisiensi akan menyebabkan PHK massal di perhotelanilustrasi PHK (IDN Times/Aditya Pratama)Agoes mengatakan jika efisiensi ini akan menyebabkan dampak yang mengkhawatirkan bagi para karyawan di sektor perhotelan. Jika hotel mengalami penurunan pendapatan, dikhawatirkan akan menyebabkan PHK massal pada sejumlah karyawan."Kalau banyak event yang dibatalkan, kami takutnya akan menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Karena penghasilan juga menurun," tegasnya.Untungnya, sejauh ini hotel-hotel di Kota Malang masih bisa sedikit bernafas karena banyak kegiatan masyarakat yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Banyak event-event yang dibuat masyarakat mulai dari buka bersama hingga reuni. Tapi jika Ramadan dan Idul Fitri selesai, mereka akan dibuat pusing kembali jika efisiensi terus berlanjut.3. PHRI Malang minta pemerintah memberikan kebijakan baru untuk sektor perhotelanIlustrasi berlibur di hotel. (Instagram/@savanahotelmalang)Lebih lanjut, Agoes berharap pemerintahan Prabowo bisa memberikan kelonggaran pada kebijakan efisiensi. Terutama untuk sektor perhotelan, pasalnya sektor perhotelan memang bergantung juga dari pendapatan sewa gedung pertemuan."Memang kalau kebijakan efisiensi tidak bisa dihindari, kami minta bisa dimasukkan dalam skala prioritas agar tetap bisa teranggarkan. Sehingga event-event dari instansi pemerintahan tetap jisa diadakan," pungkasnya. Baca Juga: PHRI Sulsel Keluhkan Dampak Efisiensi Anggaran, Okupansi Hotel Anjlok IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.