TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak langsung pada industri perhotelan di Sulawesi Tenggara (Sultra).  Pemangkasan anggaran yang dilakukan, satu di antaranya adalah perjalanan dinas, berimbas pada berkurangnya jumlah kegiatan di hotel. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sultra, Hugua, menjelaskan meskipun tidak ada larangan untuk mengadakan pertemuan di hotel, pemangkasan perjalanan dinas hingga 50 persen menyebabkan banyak agenda pemerintah yang batal digelar di hotel. “Perjalanan dinas yang dikurangi 50 persen berdampak pada berkurangnya kegiatan di hotel, sehingga otomatis mempengaruhi pendapatan hotel,” kata Hugua belum lama ini. Namun, Wakil Gubernur Sultra ini menyebut kondisi tersebut tidak membuat industri perhotelan terpuruk.  Menurutnya, pelaku usaha hotel kini semakin kreatif dalam mencari sumber pendapatan alternatif dengan beragam inovasi, termasuk dari sektor swasta. “Kalau tidak dapat pemasukan dari kegiatan pemerintah, pasti ada peluang di sektor swasta. Hotel sekarang juga lebih aktif menawarkan paket berbuka puasa, dan membuka tenda bazar kuliner,” tutur Ketua PHRI Sultra. Baca juga: Program Prioritas Wakatobi Bakal Direview Ulang Imbas Efisiensi Anggaran, Beralih ke Layanan Dasar Hugua menyampaikan upaya ini diambil untuk memastikan arus kas hotel tetap stabil, terutama dalam memenuhi kewajiban seperti pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi karyawan. Meski menghadapi tantangan, Hugua menegaskan industri perhotelan tetap menghormati kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.  Ia berharap kebijakan ini tidak berdampak lebih jauh pada jumlah hotel yang beroperasi di Sultra. “Kami mendukung penghematan anggaran, tetapi tentu harapan kami adalah agar efisiensi ini tidak sampai mempengaruhi jumlah hotel-hotel di Sultra,” jelasnya. (*) (TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)