DENPASAR, POSBALI – Anomali pariwisata di Bali kembali muncul. Seiring dengan meningkatnya pergerakan penumpang mancanegara, namun tingkat hunian hotel di Bali malah sepi. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia(PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengakui saat ini memang hotel di Bali sepi, baik kawasan Sanur, Nusa Dua, Kuta dan Ubud. Selain karena low season, kata Cok Ace sapaannya, penghematan anggaran kementerian dan lembaga di pusat juga berdampak terhadap tingkat hunian kamar di Bali. Baca Juga: Kasanga Festtival 2025 : Inilah 16 Ogoh-ogoh Terbaik di Kota Denpasar  “Tapi kita lihat di lapangan banyak turis, wisatawan asing. Pergerakan mancanegera di Bandara Ngurah Rai juga meningkat. Atau bisa jadi, ada akomodasi hotel dan vila yang belum teridentifikasi oleh PHRI,” kata Cok Ace saat dihubungi, Selasa (18/03). Menurutnya, ada penambahan kamar di luar Kontrol PHRI. Cok Ace menambahkan, PHRI Bali mencatat okupansi hotel non bintang hanya sekitar 33-35% saja, sedangkan hotel berbintang di angka 63%. Mantan Wakil Gubernur Bali ini juga menyadari kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 juga berdampak pada okupansi hotel di Bali. Baca Juga: Polres Jembrana Buru Pelaku Penyelundupan Penyu Hijau di Gilimanuk  “Artinya, tidak ada kunjungan domestik yang datang dari unsur pemerintahan Pada satu sisi, wisatawan domestik yang datang berkeluarga kebanyakan tinggal di vila,” katanya. Cok Ace juga menyoroti vila-vila yang disewa wisatawan asing maupun domestik terdaftar atau tidak. “Kami di PHRI sulit melacak okupansi sekarang karena banyak akomodasi yang tidak tercatat, Ini menjadi catatan agar ke depan PHRI mengevaluasi di mana lossnya wisatawan yang stay di Bali," ujarnya. Baca Juga: Bang Ipat Lirik Lahan Tak Produktif Pemkab Jadi Ruang UMKM Selain itu, sepinya hunian kamar di Bali bisa jadi salah satu spekulasi yang muncul dari laporan Fodor’s Travel, panduan perjalanan asal Amerika Serikat, yang memasukkan Bali sebagai destinasi tidak layak dikunjungi pada 2025. Laporan tersebut menyoroti masalah overtourism, kemacetan, sampah, dan potensi hilangnya identitas budaya yang semakin mengkhawatirkan di Pulau Dewata.