PONTIANAK, SP – Industri perhotelan di Indonesia menghadapi ancaman besar akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, khususnya pemangkasan belanja perjalanan dinas. Dampaknya, okupansi hotel turun drastis, bahkan rata-rata hanya mencapai 20 persen pada Maret 2025. Jika kondisi ini berlanjut, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor ini tak terhindarkan. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengatakan bahwa kontribusi perjalanan dinas pemerintah terhadap pendapatan hotel sangat signifikan, yakni mencapai 40 hingga 60 persen. Namun, dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran, pendapatan industri hotel tergerus cukup dalam. "Okupansi hotel nasional turun hingga 20 persen, jauh di bawah rata-rata tahun lalu yang masih di kisaran 50 persen-60 persen. Hampir semua wilayah terdampak, terutama hotel-hotel yang selama ini bergantung kepada MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) dari belanja pemerintah," ujar Maulana kepada Kontan, Senin (24/3). Ancaman PHK massal pun mengintai, menurut Maulana, pekerja yang paling berisiko terkena dampak adalah mereka yang menangani layanan ruang pertemuan dan katering. Sementara itu, Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Apindo, Carmelita Hartoto, juga menyetujui bahwa kondisi ini menekan industri perhotelan. "Berkurangnya perjalanan dinas pemerintah sangat berpengaruh terhadap okupansi hotel. Kalau kondisi ini tidak membaik, maka jalan terakhir–yang sebenarnya tidak diinginkan pelaku usaha–adalah PHK," ungkapnya, Senin (24/3). Untuk meredam dampak lebih lanjut, dunia usaha mendorong pemerintah memberikan insentif bagi industri perhotelan, seperti relaksasi pajak dan bantuan finansial. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian dari pemerintah terkait kebijakan tersebut. Jika tidak ada intervensi dari pemerintah, industri perhotelan berisiko mengalami krisis berkepanjangan. "Kami masih memantau perkembangan setelah periode Lebaran. Jika tidak ada perubahan kebijakan, ancaman PHK ini bisa semakin nyata," tutup Maulana. Khawatir Terjadi PHK Ketua PHRI Kalbar, Edi Chandra juga menilai kebijakan pemerintah yang melarang instansi untuk menggelar kegiatan di hotel berdampak pada tingkat hunian hotel di Kalbar. Sejak awal tahun, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran yang salah satunya melarang instansi pemerintahan menggelar kegiatan di hotel, tingkat hunian perhotrlah di Kalbar mengalami penurunan 20-30 persen. “Penurunan tingkat hunian hotel sekarang ini sudah mencapai 20-30 persen, tentu ini sangat terasa sekali bagi duna perhotelan,” katanya kepada Suara Pemred, Selasa (25/3). Kata Edi, setelah terbitnya kebijakan pemerintah tersebut, banyak instansi pemerintah khususnya dari kementerian di Jakarta yang membatalkan pesanan untuk menggelar kegiatan di Kalbar. “Intansi kementerian dari luar daerah yang akan datang ke Kalbar untuk menggelar kegiatan, akhirnya membatalkan pesanan mereka,” sebut Edi. Kondisi ini tentunya mematik kekhawatiran pemilik perhotelan di Kalbar, kata Edi apabila kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi banyak PHK di industri perhotelan di Kalbar. “Tentu kita khawatir akan adanya PHK jika kondisi ini terus seperti ini, karena itu perlu solusi dari pemerintah, salah satunya seperti menambah sektor pariwisata agar banyak masyarakat dari luar yang mau datang ke Kalbar untuk berwisata,” harapnya. Pertimbangkan Lakukan PHK Sektor perhotelan di Indonesia tengah menghadapi ancaman serius. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada penurunan permintaan hotel mendorong 88 persen pelaku usaha di industri ini mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka memprediksi akan melakukan PHK untuk menekan biaya operasional di tengah penurunan okupansi-pemesanan kamar hotel. Temuan ini berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), yang menyoroti dampak signifikan dari kebijakan penghematan belanja negara terhadap industri pariwisata. Survei ini dilakukan bekerja sama dengan Horwath HTL, melibatkan 726 responden dari 717 hotel di 30 provinsi. Ditemukan, pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah menjadi salah satu faktor utama menurunnya tingkat okupansi hotel, terutama di kota-kota yang bergantung pada sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Akibatnya, 58 persen pelaku usaha hotel juga mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman kepada bank, yang bisa semakin memperburuk kondisi industri. Sementara itu, 48 persen responden memperkirakan jika situasi ini tidak segera diatasi, penutupan hotel secara permanen akan menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Dengan beban operasional yang terus meningkat dan pemasukan yang menyusut, banyak pelaku usaha perhotelan terpaksa mengurangi tenaga kerja guna bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. PHRI Bagikan Santunan Pada Ramadan tahun ini, PHRI Kalbar kembali menggelar Safari Ramadan 2025, di salah satu hotel di Pontianak, Selasa (25/3) sore. Pada safari tahun ini, BPD PHRI Kalbar mengajak 100 anak panti asuhan untuk berbuka puasa bersama. Selain itu juga, masing-masing anak panti asuhan mendapatkan santunan dan bingkisan. Safari Ramadan merupakan kegiatan puncak dari kegiatan PHRI Kalbar selama bulan Ramadan. Sebelumnya pada awal bulan Ramadan, masing-masing hotel dan restoran di Kalbar menggelar Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan CSR ini merupakan kewajiban perusahaan yang harus dilakukan sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini diantaranya Syarif Melvin Alkadrie selaku Sultan Pontianak sekaligus DPD RI, perwakilan Polda Kalbar, Panglima Daerah Militer XII Tanjungpura, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ketua PHRI Kalbar, Edi Chandra menyampaikan PHRI tidak hanya fokus untuk mendapatkan laba, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, kegiatan ini adalah wujud nyata komitmen kami untuk hadir dan berbagi terutama di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan. "Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PHRI yang telah berpartisipasi dan support mendukung proses kegiatan selama bulan Ramadan, terima kasih juga kepada seluruh tamu undangan yang meluangkan waktu untuk hadir berbagi kebersamaan bersama kami, semoga kegiatan ini bisa sebagai momen di masa yang akan datang. Mari kita ciptakan kebersamaan ini sebagai pengingat untuk memperkuat tali persaudaraan di antara kita semua," ucap Edi. Di tempat yang sama Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan Pemkot Pontinak , Muchammad Yamin mengatakan bahwa pendapatan tebesar Pemkot dari pembayaran pajak hotel dan restoran. "Kota Pontianak banyak dikunjungi oleh wisatawan, salah satunya karena fasilitas hotel dan restoran yang memadai, dan kami sebagai pemerintah terus mendukung penuh dengan infrastruktur dan keamanan yang kami kerjakan," kata Yamin Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kalbar, Linda Purnama memberikan asperasi kepada PHRI Kalbar karena telah mendongkrak pariwisata dan kuliner di Kalbar, khususnya di Pontianak. "Tahun ini merupakan tantangan untuk pengusaha seperti hotel dan restoran, karena pemerintah tengah mengefesiensi anggaran, jadi inilah pembuktian dari hotel dan restoran untuk berinovasi untuk meraup pendapatan, jadi tidak saja hanya mengandalkan instansi pemerintahan," ucapnya. (lut/din/mar)