Krjogja.com - YOGYA - Industri pariwisata khususnya perhotelan dan restoran di DIY saat ini mengalami fase kritis karena kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait efisiensi anggaran juga pelarangan study tour. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY memperkirakan kekuatan mereka bertahan hanya tiga hingga enam bulan ke depan sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, dalam diskusi di DPRD DIY, Selasa (25/3/2025) mengatakan saat ini memang belum melakukan PHK, namun mereka melakukan efisiensi pada para pekerja. “Untuk pekerja casual kita hentikan, kontrak tidak kita perpanjang jika habis, ada pengurangan jam kerja untuk hotel bisa bertahan. Ini dampak efisiensi pemerintah pusat dan pelarangan study tour oleh tiga provinsi, menambah beban hotel dan restoran di DIY,” ungkapnya. Baca Juga: Serdik Sespimma Angkatan 73 Berbagi Sembako di Panti Asuhan Deddy meminta adanya strategi dan kebijakan pemerintah untuk membantu situasi tersebut. PHRI diakui tidak diam saja namun terus bergerak sendiri untuk melakukan promosi menyasar pangsa pasar baru. "Kami bantuan 9 kali promosi ke beberapa daerah tanpa pemerintah ke pangsa pasar kita yang tak melarang study tour dan swasta yang bisa melakukan MICE di DIY. Kami berusaha bertahan dan kekuatan hanya kalau dihitubg hanya sampai 3 hingga 6 bulan," lanjutnya. PHRI DIY membutuhkan bantuan pemerintah untuk merevisi Instruksi Presiden terkait efisiensi di mana anggaran paling tidak 50 persen masih bisa untuk perjalanan dinas dan MICE. Di sisi lain berharap Pemda DIY memberlakukan relaksasi pajak dan memindahkan kegiatan ASN di hotel dengan menyesuaikan anggaran. Baca Juga: DIY Cairkan Bonus Atlet Peraih Medali PON XXI dan Peparnas XVII Sementara Andriana Wulandari, Ketua Komisi B DPRD DIY, mengamini bahwa hari-hari ini perekonomian masyarakat tidak baik-baik saja. Daya beli masyarakat menurun karena berbagai dinamika kebijakan pemerintah. Ia membenarkan banyak elemen masyarakat terdampak termasuk juga UMKM di DIY. "Banten, Jabar, DKI melarang study tour, bagaimana efeknya saat ini sangat luar biasa bagi industri perhotelan kita. Kita harus duduk bersama, diskusi mencari terobosan," tandasnya. Sementara Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi, menyampaikan masih optimistis 1.100.000 wisatawan melakukan kunjungan destinasi wisata di DIY. Pihaknya mengamini masih punya PR bagaimana wisatawan memperpanjang masa tinggal di DIY. "Saat ini ada jalur cepat untuk keluar dan masuk dengan dibukanya tol. Ini menjadi tantangan. Di sisi lain dengan anggaran terbatas kami memang sulit untuk bergerak. Namun ada 206 event yang kita punya, ini harapannya bisa menjadi daya tarik bagaimana orang mau ke Jogja dan tinggal di hotel," pungkas Imam. (Fxh)