Jakarta, CNBC Indonesia- Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak nyata ke bisnis perhotelan seiring dengan penurunan okupansi dan pemesanan kamar hotel. Survei dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebutkan penghematan APBN dan APBN yang mengikis aktivitas di perhotelan membuat 88% pelaku usaha mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja (PHK) Sekjen PHRI, Maulana Yusron mengatakan survei PHRI dilakukan untuk memastikan dampak efisiensi APBN. Dimana okupansi hotel terus turun hingga menyamai periode covid-19 yang hanya mencapai 20%. Yusron juga menyebutkan hilangnya pasar imbas efeisiensi memancing terjadinya perang tarif hotel sehingga bagi hotel kecil kondisi ini akan semakin memperberat beban operasional. Seperti apa dampak efisiensi anggaran pemerintah ke bisnis hotel? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusron dalam Profit, CNBCIndonesia (Rabu, 26/02/2025)