Industri perhotelan Indonesia menghadapi ancaman besar akibat efisiensi anggaran pemerintah. Hampir 50% hotel khawatir akan tutup, dengan dampak merembet ke sektor MICE, pariwisata, dan ekonomi daerah. BUKAMATA - Industri perhotelan di Indonesia menghadapi tantangan besar pada tahun 2025. Survei terbaru yang dilakukan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama Horwath HTL mengungkapkan bahwa tingkat hunian hotel diprediksi mengalami tekanan akibat kebijakan penghematan anggaran pemerintah. Survei ini melibatkan 726 responden dari 717 hotel di 30 provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei, lebih dari 50% hotel berbintang melaporkan dampak negatif dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap pemesanan kamar oleh instansi pemerintah. Sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), yang selama ini menjadi penyumbang utama pendapatan hotel, mengalami penurunan drastis. "Mayoritas responden percaya bahwa pemanfaatan fasilitas MICE mengalami penurunan drastis dan menjadi faktor paling terdampak dalam operasional hotel mereka. Hal ini dapat dipahami karena permintaan dari pemerintah merupakan kontributor utama terhadap penggunaan fasilitas MICE," demikian laporan hasil survei PHRI dan Horwath HTL yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (26/3/2025). Kebijakan Efisiensi Anggaran Picu Penurunan Tingkat Hunian Kebijakan efisiensi anggaran yang memangkas perjalanan dinas dan belanja MICE pemerintah menyebabkan banyak hotel mengalami penurunan signifikan dalam tingkat hunian dan pemanfaatan ruang pertemuan. Hasil survei menunjukkan: 42% hotel melaporkan fasilitas ruang pertemuan mereka tidak terpakai. 18% mengalami penurunan permintaan saat hari kerja. Lebih dari 50% responden melaporkan penurunan pendapatan lebih dari 10% pada November 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari 2025, lebih dari 30% responden mengaku mengalami penurunan pendapatan lebih dari 40% dibandingkan tahun sebelumnya. 56% responden memperkirakan penurunan pendapatan tahunan sebesar 10% hingga 30%. Dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak hanya dirasakan oleh hotel tetapi juga industri terkait. Mayoritas hotel kesulitan menaikkan tarif kamar, memperparah ketidakstabilan keuangan mereka. Hasil survei lebih lanjut menunjukkan: 88% hotel memprediksi akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk menekan biaya operasional. 58% menyatakan berisiko mengalami gagal bayar pinjaman ke bank. 48% mengkhawatirkan potensi penutupan hotel akibat defisit operasional. Efek Domino ke Sektor Lain Dampak ini juga merembet ke sektor lain seperti pemasok makanan dan minuman, transportasi, dan keuangan. Sekitar 71% responden meyakini gangguan pada industri hotel akan mengacaukan rantai pasok bisnis mereka. Selain itu, 78% memprediksi target pajak hotel tidak akan tercapai, sehingga membutuhkan intervensi pemerintah. "Efek dominonya, 83% responden yakin bahwa jika situasi saat ini tidak berubah, akan terjadi penurunan sektor pariwisata yang berdampak pada ekonomi daerah yang sangat bergantung pada pariwisata," sebut laporan tersebut. Sampai Kapan Situasi Ini Akan Berlangsung? Lebih dari 50% responden meyakini situasi ini dapat berlanjut setidaknya selama enam bulan ke depan atau bahkan lebih lama. Momentum positif menjadi faktor krusial bagi pasar berkembang seperti Indonesia, namun dalam kondisi kritis saat ini, pemulihan momentum akan menjadi tantangan besar. Sebagai pasar yang didominasi oleh wisatawan domestik, peran pemerintah dan sektor MICE sangat menentukan tren industri perhotelan. Selain itu, pasar ini juga dikenal memiliki sensitivitas tinggi terhadap harga. Hanya sedikit destinasi yang memiliki segmentasi pasar lebih luas, dan bahkan lebih sedikit lagi yang didukung oleh keberagaman wisatawan mancanegara dalam jumlah signifikan.