Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah berdampak mulai berimbas pada sejumlah sektor salah satunya industri pariwisata. sejak Januari 2025 lalu, tingkat hunian hotel di Yogyakarta terus merosot. Padahal Jogya selama ini merupakan destinasi wisata favourite.  Seide.id – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk pemangkasan anggaran khususnya untuk perjalanan dinas di lingkup kementerian atau lembaga menyebabkan hotel dan restoran di DIY kian merosot. Hal itu disampaikan Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) DIY kepada DPRD DIY. Ketua BPC PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono menyebut, imbas efisiensi anggaran terlihat pada menurunnya tingkat hunian hotel di DIY. Pada Januari 2025, tingkat hunian hotel menurun signifikan. Rata-rata tingat huian hotel hanya mencapai maksimum sekitar 60 persen dari kondisi normal yang biasanya mencapai 70-90 persen. Penurunan tersebut terus  terjadi hingga Maret 2025 di mana tingkat hunian hotel hanya di angka 5-15 persen. Bahkan, periode April-Juli 2025, reservasi yang masuk maksimal baru 30 persen. “Karena kondisi ini, pekerja kontrak yang habis masa kontrak tidak bisa diperpanjang lagi hingga adanya pengurangan jam kerja. Sebenarnya, PHRI inginnya tidak melakukan PHK. Namun, kalau 3 bulan ke depan belum ada perbaikan situasi dan kondisi, kami terpaksa (PHK),” tutur Deddy disela audiensi di gedung DPRD DIY, Selasa (25/3/2025). Menurut Deddy, imbas efisiensi anggaran melebihi saat pandemi covid-19. Ketika pandemi melanda, pemerintah masih bisa membantu dengan program staycation bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di hotel. Kemudian, mengadakan rapat di hotel dan restoran dengan menerapkan protokol kesehatan serta adanya relaksasi pajak dan pemberian bantuan terdampak covid-19 bagi karyawan. “Saat ini, pemerintah tidak bisa membantu karena efisiensi anggaran. Tetapi, kami optimis pemerintah di DIY bisa mendukung kita, memberi solusi yang bisa diimplementasikan supaya hotel dan restoran di DIY bisa bertahan,” kata Deddy. Sementara itu industri pariwisata di DIY yang menjadi kekuataan perekonomian terutama di 5 Kabupaten/Kota yang ada, diharapkan bisa meningkatkan tingkat hunian hotel. PHRI DIY mengajukan solusi kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan.Oleh sebab itu, PHRI DIY mengajukan solusi kepada pemerintah seperti di masa pandemi covid-19 yakni mengharapkan ASN bisa staycation di hotel. Juga penyelenggaraan rapat di hotel dan restoran DIY, tentunya dengan menyesuaikan budget yang ada.Selain itu, juga mengharapkan adanya relaksasi pajak bagi hotel maupun restoran. Karena saat ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) naik cukup tajam baik di Kabupaten/Kota. Terakhir, adanya keringanan bank bagi hotel dan restoran.Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari mengakui, bukan hanya sektor ekonomi, namun kondisi perekonomian saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga membuat daya beli masyarakat menurun.Meski ada keterbatasan, ia berharap, pemerintah bisa mengoptimalkan anggaran yang ada untuk membantu industri pariwisata di DIY, misalnya melibatkan pihak swasta atau mencari sumber dana lain bukan hanya dari pemerintah.“Tentunya, juga ada terobosan dari Dinas Pariwisata (Dinpar) bagaimana menghadapi situasi ini. Meski Dana Keistimewaan (Danais) juga dipangkas, Dinpar bisa bekerjasama dengan mengadakan kegiatan dinas dengan masyarakat dan swasta yang bersumber dari Danais,” kata Adriana. (yp/d)