BerandaMakroIlustrasi PHRI mengungkapkan kebijakan anggaran pemerintah berimbas pada turunnya tingkat okupansi. Dok. Tribunnews. EmitenNews.com - Keluhan datang dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Mereka mengalami tekanan, dan penurunan pendapatan, yang membuat 88% pelaku usaha mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Survei PHRI menyebutkan bahwa penghematan APBN dan APBD telah mengikis aktivitas di perhotelan.Dalam keterangannya Kamis (27/3/2025), Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusron mengungkapkan, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak nyata ke bisnis perhotelan seiring dengan penurunan okupansi dan pemesanan kamar hotel. "Survei ini untuk melihat dampak secara menyeluruh terkait masalah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Karena tanpa survei tentu tidak akan mendapat data akurat untuk memberikan informasi sejauh apa dampak yang terjadi," kata Maulana Yusron.Saat bencana Covid-19 pada 2020, PHRI juga melakukan survei untuk melihat dampak yang terjadi di seluruh Indonesia.Maulana Yusron mengatakan survei PHRI dilakukan untuk memastikan dampak efisiensi APBN. Dari situ diketahui okupansi hotel terus turun hingga menyamai periode covid-19 yang hanya mencapai 20%. Okupansi saat ini cukup tertekan dalam. Sudah menyamai dengan bulan Maret-April 2020 lalu.Okupansi Maret 2025, rata-ratanya hanya 20%. Dengan okupansi sedemikian itu, ada beberapa hal PHRI cermati. Antara lain, kondisi bulan ramadan, bulan puasa yang memang aktivitas rendah. Di sisi lain ada juga dampak dari efisiensi pemerintah."Karena kita melihat market yang tadinya ada sedikit di bulan ramadan itu sepertinya banyak yang hilang," urai Maulana Yusron.Satu hal, hilangnya pasar imbas efisiensi anggaran pemerintah itu, memancing terjadinya perang tarif hotel. Bagi hotel kecil kondisi ini akan semakin memperberat beban operasional mereka."Dengan kondisi bahwa ada pasar atau market yang hilang tentu terjadi perang tarif. Perang tarif itu hotel besar akan memakan segmen hotel yang ada di bawahnya," kata dia.Karena semua bisnis akan menyelamatkan operasional costnya mereka. Jadi paling tidak mereka bisa mengisi. Tetapi, ada sejumlah pos anggaran yang tidak bisa diturunkan, seperti misalnya listrik. Ada penurunan, tetapi tidak banyak. Karena,  memiliki abodemen. “Jadi mereka tidak bisa turun dengan banyak karena tidak diisi hotelnya. Nah ini yang jadi masalah," katanya.Dengan kondisi ini, yang terdampak semua segmen. Mulai market dari bintang 5 sampai nonbintang. Menyikapi perkembangan yang ada, semua usaha, semua hotel, akan melakukan efisiensi dari operasional cost. Salah satu yang paling besar, dan mudah adalh mengurangi pekerja, dengan melakukan PHK."Berbicara kapan terjadi PHK, masing-masing bisnis memiliki daya tahan berbeda-beda di situasi ini. Tapi minimal mereka bertahan selama tiga bulan dan mereka mulai merasakan di bulan Januari," kata dia.Sejak ada kebijakan efisiensi anggaran, yang terjadi tidak ada reservasi sama sekali. Maulana Yusron mengatakan, bisa dikatakan tidak ada untuk reservasi kegiatan di venue atau menginap. “Kelihatan pemerintah tidak berkegiatan juga di daerah, ini yang jadi masalahnya.""Kita bisa melihat ke depan seperti apa. Libur lebaran bisa menjadi koreksi, mungkin selama lima hari. Setelah lebaran ini akan menjadi pertanyaan besarnya. Kalau dilihat dari sistem reservasi ini yang tidak terjadi," kata Sekjen PHRI Maulana Yusron. ***