JAKARTA, (tubasmedia.com) – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani mengatakan efisiensi anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo di awal 2025 berpotensi membuat kinerja sektor pariwisata dalam negeri lesu. Industri perhotelan paling kena dampak. Tingkat okupasi hotel dilaporkan mengalami penurunan yang cukup besar karena adanya pengurangan perjalanan dinas hingga kegiatan Kementerian dan Lembaga imbas efisiensi. “Kita sekarang juga lagi berkaji, memang dengan kondisi efisiensi itu  banyak mempengaruhi okupasi hotel dan tentunya nanti akan mempengaruhi dari pekerja,” kata Shinta ditemui wartawan di Kantor Kemnaker, Kamis (27/3/2025). “Sekarang kita lagi monitor terus, tapi memang ini sesuatu yang kita khawatirkan. Jadi ini kita lagi mendata. Karena memang banyak hotel yang sangat terpengaruh,” tambahnya. Bersamaan dengan itu, Shinta mengatakan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah terkait penurunan okupasi hotel. Namun pada akhirnya, para pengusaha tidak bisa berbuat banyak karena kebijakan terkait efisiensi anggaran ini sudah diberlakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. “Makanya sekarang yang kita lakukan adalah lebih ke solusinya apa. Kalau ini (efisiensi) dilakukan, kemudian apa yang dibutuhkan dari para pelaku, terutama pelaku yang terdampak. Ini semua lagi dibicarakan,” ucap Shinta. “Jadi kita memang mesti melihat secara keseluruhan, nggak bisa hanya karena efisiensi. Jadi efisiensi ini berdampak seperti apa? Apa yang dibutuhkan? Kita percuma kalau bilang efisiensi memang kena, tapi apa solusinya untuk bisa membantu para pelaku yang terdampak,” tegasnya lagi. Pembatalan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad, mengatakan sejak turunnya Inpres soal efisien anggaran, pengusaha hotel di Kota Bandung mengalami kerugian hingga Rp 12,8 miliar akibat pembatalan kegiatan dari pihak pemerintah. “Sampai hari ini, jumlah pembatalan (kegiatan di hotel) yang ada di Kota Bandung sudah mencapai kurang lebih Rp 12,8 miliar dan ini bisa bertambah terus,” kata Dodi dikonfirmasi detikJabar, Kamis (13/2/2025) lalu. Menurut Dodi, pembatalan pemesanan hotel untuk kegiatan pemerintah tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, namun juga dari pemerintah pusat hingga kementerian. Selain itu ada juga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim menyebut, okupansi di awal tahun 2025 ini kian lesu imbas efisiensi anggaran. Bahkan sejumlah hotel di Kota Surabaya mengalami penurunan okupansi hingga 50%. (sabar)