VISI.NEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi pernyataan PHRI Jabar yang meminta agar larangan study tour dicabut karena dianggap menurunkan tingkat hunian hotel. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berkaitan langsung dengan rendahnya okupansi hotel di wilayahnya. Menurut Dedi, larangan study tour diterapkan sebagai bentuk kepedulian terhadap beban ekonomi orang tua murid serta risiko keselamatan siswa selama perjalanan. Ia menyebut bahwa hotel seharusnya menjadi tempat tinggal sementara bagi mereka yang memiliki keperluan seperti pekerjaan, liburan, dan lainnya, bukan untuk pelajar dalam kegiatan wisata berkedok pendidikan. “Ada orang yang memiliki kebutuhan untuk nginap di hotel, untuk liburan, kemudian kepentingan pekerjaan dan kepentingan-kepentingan lainnya yang kita enggak bisa sebutkan semua orang sudah ngerti,” jelasnya dalam video media sosial Instagram di akun @dedimulyadi71, Jumat (4/4/2025). Lebih lanjut, Dedi mengkritik bahwa jika study tour dijadikan alasan turunnya okupansi hotel, maka itu justru menunjukkan bahwa kegiatan tersebut lebih ke arah rekreasi atau piknik, bukan kegiatan edukatif. Ia menyoroti kenyataan di lapangan bahwa banyak orang tua murid yang harus berutang ke bank keliling, rentenir, bahkan menjual aset pribadi demi membiayai study tour anaknya. Akibatnya, beban ekonomi keluarga semakin berat, bahkan menciptakan kemiskinan baru. “Banyak orang tua yang terpaksa pinjem ke bank emok, ke bank keliling, jual aset dan kemudian pinjem ke tempat-tempat lain yang menimbulkan beban ekonomi bagi kehidupannya,” tegasnya. Namun demikian, Dedi juga tidak melarang jika orang tua yang mampu secara finansial ingin mengajak anaknya liburan secara pribadi. Ia menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah menjaga keadilan sosial, bukan menuruti kepentingan sektor tertentu semata. @ffr