KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan pihaknya lebih dulu mementingkan kebutuhan dasar rakyat Jawa Barat terpenuhi ketimbang mengizinkan study tour boleh kembali dilakukan sekolah. Hal itu Dedi sampaikan menanggapi Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat (Jabar), Dodi Ahmad Sofiandi yang tak setuju keputusan tersebut."Tingkat hunian hotel meningkat itu kan manakala ada orang memiliki kebutuhan untuk di hotel, menginap untuk liburan, pekerjaan kemudian kepentingan lainnya. Artinya bahwa dia memiliki kelebihan uang karena jenuh di rumah maka piknik karena uangnya cukup sehingga dia punya uang berlebih membuat siklus ekonomi," kata Dedi dikutip dati media sosialnya @dedimulyadiofficial, Jumat (4/4/2025). Baca juga: Uang Kompensasi Sopir Angkot Bogor Disunat Dishub, Dedi Mulyadi Siap Ganti Menurut Dedi pariwisata dan perhotelan yang hidup karena orang yang berkelebihan uang di mana kebutuhan dasarnya sudah selesai. Seperti kebutuhan makan, minum, pendidikan dan kesehatan. "Anak-anak yang disuruh nginep di hotel atau didorong nginep di hotel adalah anak-anak yang apakah mereka orang kaya semua? Tidak. Banyak orang tua yang terpaksa pinjem ke bank keliling, jual aset, dan kemudian pinjem ke tempat lain yang menimbulkan beban ekonomi bagi kehidupannya dipaksa oleh anaknya untuk berpiknik," jelas Dedi Meski dari satu sisi ada lonjakan di dunia kepariwisataan ada aspek ekonomi bergerak tapi di sisi lain ada kemiskinan baru yang tercipta. "Itu puluhan ribu atau ratusan ribu orang tua siswa yang menanggung beban hutang yang menanggung beban piknik anaknya yang study tour. Sebagai gubernur saya harus meilhat hal yang lebih luas yaitu harus menyelamatkan dulu beban rakyat agar terhenti beban ekonominya," ujar Dedi. "Agar dia tidak berhutang dan mereka terpenuhi kebutuhan dasar pokoknya yaitu konsumsi, pendidikan itu dulu yang saya inginkan. Kalau orang tua yang punya kemampuan ekonomi anaknya tetap bisa piknik sama orang tuanya kan enggak ada problem sebenarnya," imbuhnya.Baca juga: Dedi Mulyadi Minta Maaf ke Masyarakat karena Macet Masih Terjadi di Tempat Wisata Jabar Apa Keluhan PHRI? Efisiensi anggaran pemerintah bukan satu-satunya penyebab menurunnya tingkat okupansi hotel di Jawa Barat. Menurut para pengusaha hotel, larangan study tour yang diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga menjadi faktor utama dalam penurunan jumlah tamu hotel. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, menyayangkan keputusan tersebut. Dodi Ahmad Sofiandi berpendapat bahwa alih-alih melarang, pemerintah seharusnya memperbaiki mekanisme perjalanan wisata sekolah tersebut. "Hal seperti itu (study tour) jangan dilarang, biarkan saja, tetapi mekanismenya diperbaiki," usul Dodi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/4/2025). Ia menyarankan agar pemerintah memastikan kualitas transportasi yang digunakan dalam study tour, termasuk pengecekan uji petik dan uji KIR pada bus pariwisata. Selain itu, Dodi menekankan bahwa biaya perjalanan untuk guru seharusnya tidak dibebankan kepada siswa. Ia juga mengusulkan mekanisme subsidi bagi siswa yang kurang mampu, misalnya melalui komite sekolah atau bantuan dari orang tua siswa yang lebih mampu. Baca juga: Arus Mudik Lancar, Dedi Mulyadi Apresiasi Kinerja Polisi dan Komitmen Sopir Angkot Menurut data terbaru, tingkat okupansi hotel di Jawa Barat hanya mencapai 20 persen selama bulan puasa 2025. Angka ini meningkat menjadi 40 persen menjelang Lebaran dan melonjak hingga 80 persen pada hari pertama Lebaran.