SURYA.co.id - Larangan study tour yang diterapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ternyata hingga kini imbasnya masih terasa. Kali ini, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat (Jabar) yang angkat bicara mengkritik kebijakan tersebut. Ketua PHRI Jabar, Dodi Ahmad Sofiandi menyayangkan keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melarang aktivitas study tour di Jawa Barat. "Hal seperti itu (study tour) jangan dilarang, biarkan saja, tetapi mekanismenya diperbaiki," usul Dodi saat dihubungi, Kamis (3/4/2025), melansir dari Kompas.com. Ia merinci sejumlah alasan study tour dilarang oleh Dedi Mulyadi. Dari kemampuan ekonomi orangtua siswa hingga tingkat kecelakaan bus pariwisata. Baca juga: Rugi Besar Gara-gara Larangan Study Tour Dedi Mulyadi, Pengusaha Travel Geruduk Kantor Disbudpar Menurut Dodi, pemerintah seharusnya memperbaiki kualitas transpotrasi study tour, termasuk pengecekan uji petik dan uji KIR pada bus pariwisata. Selanjutnya, ia mengatakan, biaya study tour guru sekolah seharusnya tidak dibebankan pada siswa. "Kemudian, orang yang tidak mampu, mungkin bisa dibantu melalui komite sekolah, disubsidi oleh orangtua siswa yang mampu ya," saran dia. "Banyak orang pintar di Jabar, bisa dibuat (regulasi) sedemikian rupa. Mereka bisa bayar lebih murah dan lebih transparan. Jangan dipukul rata, dimatikan," lanjut Dodi. Menurut data terbaru, tingkat okupansi hotel di Jawa Barat hanya mencapai 20 persen selama bulan puasa 2025. Angkanya naik menjadi 40 persen jelang hari pertama Lebaran 2025, lalu melonjak sampai 80 persen. Namun, Dodi memprediksi, tingkat okupansi hotel di Jabar akan kembali lesu di angka 20-30 persen karena sejumlah faktor, termasuk larangan study tour. Dodi menyoroti dampak pelarangan study tour di Jabar yang berimbas pada gerakan "boikot" dari sekolah-sekolah di luar Jabar.   Sebelumnya, Jawa Barat menjadi destinasi wisata favorit bagi siswa sekolah asal Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.